Ketika Kebenaran Didamaikan

Dalam kondisi seperti itu, perdebatan publik kehilangan fondasi bersama. Setiap kelompok merasa memegang kebenaran, sementara pihak lain dipandang sebagai penyebar kebohongan. Perdebatan tidak lagi menjadi ruang pertukaran argumen rasional, melainkan berubah menjadi pertarungan legitimasi.

Filsuf politik Michael Hannon (2023) menunjukkan bahwa fenomena ini bukan berarti masyarakat berhenti peduli pada kebenaran. Justru sebaliknya. Hampir semua orang yakin bahwa merekalah yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Konflik epistemik muncul bukan karena kebenaran ditinggalkan, melainkan karena setiap pihak mengklaim memilikinya.

Dalam situasi seperti ini, polemik mengenai dokumen akademik seorang presiden dengan mudah melampaui batas persoalan administratif. Ia berubah menjadi konflik kepercayaan (trust). Sebagian masyarakat mempercayai klaim yang mempertanyakan keaslian dokumen tersebut.

Sebagian lain menaruh kepercayaan pada institusi negara yang menyatakan bahwa dokumen itu sah. Ketika kepercayaan terhadap lembaga publik melemah, otoritas yang menentukan kebenaran pun ikut dipertanyakan.

Akibatnya, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui verifikasi akademik atau administratif bergeser menjadi konflik narasi di ruang publik. Yang dipertarungkan bukan hanya fakta, tetapi juga legitimasi pihak yang dianggap berhak menyatakan fakta tersebut.

Namun di sinilah paradoksnya, restorative justice tampak menawarkan jalan keluar yang menenangkan. Mediasi dapat meredakan ketegangan sosial yang telah berlangsung lama dan membuka ruang bagi rekonsiliasi.

Paradoks Perdamaian

Namun perdamaian tidak selalu identik dengan penyelesaian masalah. Dalam perkara yang menyangkut kebenaran faktual, perdamaian justru berisiko menimbulkan paradoks. Jika konflik tentang fakta diselesaikan melalui kompromi, publik dapat menerima pesan yang berbahaya: bahwa kebenaran dapat dinegosiasikan.

Padahal demokrasi tidak dibangun di atas kompromi terhadap fakta. Demokrasi justru bertumpu pada keyakinan bahwa fakta dapat diuji secara terbuka.

Keaslian dokumen akademik seorang presiden—atau mantan presiden—bukan sekadar persoalan personal. Ia menyangkut legitimasi institusional yang menjadi bagian dari kepercayaan publik. Demokrasi hanya dapat bertahan jika fakta dapat diperiksa secara terbuka.