Harga Minyak Naik, Nalar Fiskal Jangan Turun
Kamis, 12 Maret 2026 - 22:39 WIB
loading...
A
A
A
Reuters melaporkan pemerintah menyiapkan Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi pada 2026. Itu angka yang menunjukkan negara masih bekerja keras menjaga daya beli dan harga energi, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap lonjakan minyak bisa dengan cepat berubah menjadi tekanan fiskal.
Kalau harga tinggi bertahan dan rupiah melemah, pukulannya dobel: subsidi membengkak, ruang belanja menyempit. Pemerintah sendiri mengakui bahwa bila harga bertahan di kisaran US$90–92 per barel, defisit berpotensi terdorong ke sekitar 3,6 persen PDB—melewati pagar legal 3 persen. Nah, di titik inilah romantisme “negara selalu hadir” perlu dibersihkan dari gula-gula politik. Negara harus hadir, ya. Tetapi bukan dengan mensubsidi ketidakrapian kebijakan untuk selamanya.
Kita juga perlu berhenti mengulangi dongeng lama bahwa minyak mahal otomatis membuat negara untung. Itu logika setengah matang. Dalam negara importir neto minyak seperti Indonesia, kenaikan harga minyak tidak sesederhana “penerimaan naik.” Di atas kertas memang ada tambahan pendapatan dari sektor terkait energi, tetapi tagihan subsidi, kompensasi, dan tekanan kurs bisa lebih ganas.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut setiap kenaikan US$1 pada ICP berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Jadi, minyak mahal bukan karpet merah fiskal; ia lebih sering menjadi karpet berjalan menuju ruang stres anggaran. Siapa pun yang membayangkan pemerintah bisa santai menghadapi lonjakan minyak karena “toh ada windfall” tampaknya terlalu lama berdiri di depan papan presentasi dan terlalu jarang melihat sisi belanja negara.
Karena itu, keputusan untuk tidak buru-buru merevisi APBN memang tepat, tetapi itu baru separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan kehati-hatian tidak berubah menjadi alasan untuk menunda reformasi. Pemerintah perlu menetapkan ambang respons yang terang: berapa lama harga harus bertahan di atas asumsi, berapa besar pelemahan rupiah yang dianggap material, dan kapan realokasi belanja harus dimulai.
Tanpa ambang yang jelas, “kami masih memantau” bisa berubah dari bahasa teknokratis menjadi lagu pengantar tidur birokrasi. Pasar menyukai konsistensi, tetapi lebih menyukai konsistensi yang punya aturan main, bukan konsistensi yang bunyinya seperti mantra.
Kalau harga tinggi bertahan dan rupiah melemah, pukulannya dobel: subsidi membengkak, ruang belanja menyempit. Pemerintah sendiri mengakui bahwa bila harga bertahan di kisaran US$90–92 per barel, defisit berpotensi terdorong ke sekitar 3,6 persen PDB—melewati pagar legal 3 persen. Nah, di titik inilah romantisme “negara selalu hadir” perlu dibersihkan dari gula-gula politik. Negara harus hadir, ya. Tetapi bukan dengan mensubsidi ketidakrapian kebijakan untuk selamanya.
Kita juga perlu berhenti mengulangi dongeng lama bahwa minyak mahal otomatis membuat negara untung. Itu logika setengah matang. Dalam negara importir neto minyak seperti Indonesia, kenaikan harga minyak tidak sesederhana “penerimaan naik.” Di atas kertas memang ada tambahan pendapatan dari sektor terkait energi, tetapi tagihan subsidi, kompensasi, dan tekanan kurs bisa lebih ganas.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut setiap kenaikan US$1 pada ICP berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Jadi, minyak mahal bukan karpet merah fiskal; ia lebih sering menjadi karpet berjalan menuju ruang stres anggaran. Siapa pun yang membayangkan pemerintah bisa santai menghadapi lonjakan minyak karena “toh ada windfall” tampaknya terlalu lama berdiri di depan papan presentasi dan terlalu jarang melihat sisi belanja negara.
Karena itu, keputusan untuk tidak buru-buru merevisi APBN memang tepat, tetapi itu baru separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan kehati-hatian tidak berubah menjadi alasan untuk menunda reformasi. Pemerintah perlu menetapkan ambang respons yang terang: berapa lama harga harus bertahan di atas asumsi, berapa besar pelemahan rupiah yang dianggap material, dan kapan realokasi belanja harus dimulai.
Tanpa ambang yang jelas, “kami masih memantau” bisa berubah dari bahasa teknokratis menjadi lagu pengantar tidur birokrasi. Pasar menyukai konsistensi, tetapi lebih menyukai konsistensi yang punya aturan main, bukan konsistensi yang bunyinya seperti mantra.
Lihat Juga :
