Harga Minyak Naik, Nalar Fiskal Jangan Turun
Kamis, 12 Maret 2026 - 22:39 WIB
loading...
Perdana Wahyu Santosa, Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific. Foto: Istimewa
A
A
A
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
ADA kebiasaan lama di negeri kita ini, di mana setiap harga minyak melonjak, sebagian orang langsung menuntut APBN diubah, seolah anggaran negara itu semacam aplikasi ponsel yang bisa diupdate setelah menonton breaking news. Padahal APBN bukan poster promosi yang diganti tiap kali suasana pasar berubah. Ia adalah instrumen stabilisasi, bukan pengeras suara kepanikan.
Dalam konteks itu, pernyataan pemerintah bahwa APBN 2026 tidak perlu buru-buru diubah hanya karena lonjakan minyak yang masih bersifat sesaat justru menunjukkan satu hal yang mulai langka: akal sehat fiskal. APBN 2026 disusun dengan asumsi ICP US$70 per barel, kurs Rp16.500 per dolar AS, dan target defisit 2,68 persen terhadap PDB. Meski harga minyak global sempat menembus US$100 per barel pada awal Maret akibat eskalasi geopolitik, pemerintah memilih memantau durasi guncangan lebih dulu. Itu bukan sikap lamban. Itu sikap waras.
Masalahnya, diskursus publik kita sering terlalu cepat mabuk oleh angka harian. Harga minyak naik sedikit, lalu lahirlah analisis yang bunyinya seperti sirene, padahal belum tentu ada kebakaran fiskal. Kita sering gagal membedakan antara volatilitas dan perubahan fundamental. Gejolak tiga hari diperlakukan seperti nasib setahun.
Padahal APBN dibangun di atas rata-rata, tren, dan skenario, bukan di atas hormon pasar. Bahkan menurut proyeksi Bank Dunia pada Commodity Markets Outlook Oktober 2025, harga Brent rata-rata justru diperkirakan turun ke sekitar US$60 per barel pada 2026 karena surplus pasokan global dan pelemahan permintaan. Artinya, lonjakan hari ini bisa nyata, tetapi belum tentu menetap. Menyusun perubahan APBN dari lonjakan sesaat itu seperti mengganti fondasi rumah karena angin sore. Dramatis, tetapi kurang cerdas.
Tetapi di sinilah kritik harus diarahkan dengan jujur. Mendukung kehati-hatian fiskal tidak berarti menutup mata terhadap lubang struktural kita. Indonesia tetap rentan terhadap guncangan minyak, bukan semata-mata karena harga dunia, melainkan karena desain kebijakan energi domestik masih menyisakan beban subsidi dan kompensasi yang besar.
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
ADA kebiasaan lama di negeri kita ini, di mana setiap harga minyak melonjak, sebagian orang langsung menuntut APBN diubah, seolah anggaran negara itu semacam aplikasi ponsel yang bisa diupdate setelah menonton breaking news. Padahal APBN bukan poster promosi yang diganti tiap kali suasana pasar berubah. Ia adalah instrumen stabilisasi, bukan pengeras suara kepanikan.
Dalam konteks itu, pernyataan pemerintah bahwa APBN 2026 tidak perlu buru-buru diubah hanya karena lonjakan minyak yang masih bersifat sesaat justru menunjukkan satu hal yang mulai langka: akal sehat fiskal. APBN 2026 disusun dengan asumsi ICP US$70 per barel, kurs Rp16.500 per dolar AS, dan target defisit 2,68 persen terhadap PDB. Meski harga minyak global sempat menembus US$100 per barel pada awal Maret akibat eskalasi geopolitik, pemerintah memilih memantau durasi guncangan lebih dulu. Itu bukan sikap lamban. Itu sikap waras.
Masalahnya, diskursus publik kita sering terlalu cepat mabuk oleh angka harian. Harga minyak naik sedikit, lalu lahirlah analisis yang bunyinya seperti sirene, padahal belum tentu ada kebakaran fiskal. Kita sering gagal membedakan antara volatilitas dan perubahan fundamental. Gejolak tiga hari diperlakukan seperti nasib setahun.
Padahal APBN dibangun di atas rata-rata, tren, dan skenario, bukan di atas hormon pasar. Bahkan menurut proyeksi Bank Dunia pada Commodity Markets Outlook Oktober 2025, harga Brent rata-rata justru diperkirakan turun ke sekitar US$60 per barel pada 2026 karena surplus pasokan global dan pelemahan permintaan. Artinya, lonjakan hari ini bisa nyata, tetapi belum tentu menetap. Menyusun perubahan APBN dari lonjakan sesaat itu seperti mengganti fondasi rumah karena angin sore. Dramatis, tetapi kurang cerdas.
Tetapi di sinilah kritik harus diarahkan dengan jujur. Mendukung kehati-hatian fiskal tidak berarti menutup mata terhadap lubang struktural kita. Indonesia tetap rentan terhadap guncangan minyak, bukan semata-mata karena harga dunia, melainkan karena desain kebijakan energi domestik masih menyisakan beban subsidi dan kompensasi yang besar.
Lihat Juga :
