Hakim Dinilai Tak Pertimbangkan Dalil Gus Yaqut, Kuasa Hukum: Preseden Buruk Pemberlakuan KUHAP Baru
Rabu, 11 Maret 2026 - 12:46 WIB
loading...
Kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini menilai putusan hakim PN Jaksel yang menolak peradilan kliennya dinilai menjadi preseden buruk pemberlakuan KUHAP baru. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menghormati putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sulistyo Muhamad Dwi Putro yang menolak gugatan praperadilannya. Namun, putusan ini dianggap menjadi preseden buruk pemberlakuan KUHAP baru lantaran tak mempertimbangkan dalilnya.
Hal itu diungkapkan kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini usai hadiri sidang putusan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (11/3/2026). Ia mengaku punya catatan serius terhadap proses persidangan praperadilan.
Baca juga: Tok! PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Gus Yaqut
"Keputusan dari hakim tunggal hari ini, kami menghargai putusan tersebut. Tentu kami juga punya catatan serius tentang proses persidangan ini, karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim praperadilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada dua," ujar Mellisa.
Menurutnya, hakim tunggal praperadilan tak mempertimbangkan alat bukti dari sisi kualitas hingga relevansinya. Bahkan, kata dia, hakim tunggal tak mempertimbangkan dalil pimpinan KPK tak berwenang lagi menetapkan tersangka.
"Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru, ada ketidakpastian hukum di sini," ujar Mellisa.
Hal itu diungkapkan kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini usai hadiri sidang putusan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (11/3/2026). Ia mengaku punya catatan serius terhadap proses persidangan praperadilan.
Baca juga: Tok! PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Gus Yaqut
"Keputusan dari hakim tunggal hari ini, kami menghargai putusan tersebut. Tentu kami juga punya catatan serius tentang proses persidangan ini, karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim praperadilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada dua," ujar Mellisa.
Menurutnya, hakim tunggal praperadilan tak mempertimbangkan alat bukti dari sisi kualitas hingga relevansinya. Bahkan, kata dia, hakim tunggal tak mempertimbangkan dalil pimpinan KPK tak berwenang lagi menetapkan tersangka.
"Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru, ada ketidakpastian hukum di sini," ujar Mellisa.
Lihat Juga :
