Ramadan dan Pembersihan Jiwa Bangsa
Sabtu, 07 Maret 2026 - 13:24 WIB
loading...
A
A
A
Apabila ketiga kebajikan di atas hadir dan berada pada kondisi yang seimbang, maka terbitlah kesadaran baru untuk senantiasa mendahulukan keadilan (al-‘adalah) sebagai pijakan hidup bersama atau dalam ungkapan Miskawayh, “orang yang adil menghindarkan dirinya untuk mencari keuntungan dengan cara mengurangi hak orang lain.” Dalam kehidupan bernegara, empat kebajikan (kebijaksanaan, kesanggupan untuk mengendalikan diri, keberanian untuk mengambil keputusan terbaik dan sudah teruji, serta menomorsatukan prinsip keadilan sosial) yang lahir dari proses penggemblengan jiwa ini amat diperlukan.
Ramadan adalah ruang untuk menengok jiwa bangsa. Dalam keheningan Ramadan, kejernihan untuk menalar pelbagai tantangan kehidupan bernegara seyogianya bisa dihadirkan. Penalaran yang baik lahir dari proses dialog yang terbuka. Melalui dialog, beragam sudut pandang dibincangkan untuk menggali pilihan solusi dan memetakan berbagai resiko yang muncul sebelum diputuskan mengambil yang terbaik. Kebijaksanaan ini terasa langka di republik kita belakangan ini, tak terkecuali di dalam polemik yang muncul akibat adanya rencana impor 105.000-unit mobil pikap dan truk dari India. Inilah buah dari minusnya kearifan di dalam pengambilan kebijakan publik.
Di tengah kehidupan masyarakat yang belum pulih dari dampak bencana katastrofik yang terjadi di Sumatera dan pelbagai wilayah lainnya di Indonesia pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, pengalokasian anggaran negara sebesar Rp24,66 triliun atau setara dengan USD1,5 miliar-USD1,6 miliar merupakan bentuk kebangkrutan jiwa dalam pengambilan kebijakan publik yang berpotensi besar menjauhkan rakyat dari cita-cita hidup adil-makmur dan terperangkap ke dalam apa yang disebut oleh Aristoteles di dalam Nicomachean Ethics (2009) sebagai Cyclops-fashion atau Kuklopikos nomos, yakni cara hidup tanpa rasa empati, pengabaian hukum, dan menomorduakan pentingnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Hal ini bertolak belakang dengan spirit Ramadan.
Di bulan suci Ramadan, seperti ditulis oleh Cak Nur (1999), setiap mukmin dilatih untuk menemukan kembali harkat kemanusiaannya sebagai makhluk hidup atau ciptaan Tuhan YME yang terbaik. Dengan anugerah akal budi yang dimilikinya, mereka dituntut untuk berikhtiar sekuat tenaga guna melepaskan diri dari belenggu penyembahan selain-Nya yang dapat memalingkan manusia dari esensi penciptaannya, yakni menebar kemaslahatan kepada sesama dan lingkungannya.
Kemaslahatan publik (bonum commune) tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dan berkembang di dalam ruang-ruang kolaborasi dan kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama. Dalam ungkapan Miskawayh, manusia, pada dasarnya, adalah makhluk sosial. Ia tak bisa hidup sendiri dan menghendaki gotong-royong. Empat kebajikan yang bersumber dari penggemblengan jiwa sebagaimana telah diulas di atas akan muncul apabila kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama tercermin di dalam kebijakan publik yang diambil. Di sinilah kearifan seorang pemimpin dibutuhkan.
Dalam konteks kebijakan pengadaan truk dan pikap, salah satu cerminan kearifan jiwa seorang pemimpin adalah keberaniannya untuk mengoreksi keputusan yang keliru dan merealokasi anggaran negara senilai Rp24,66 triliun untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan dan memberikan remunerasi yang layak kepada tenaga pendidik di dalam negeri (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026) yang berkorelasi positif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa.
Upaya mencerdaskan anak-anak bangsa adalah prasyarat utama yang diperlukan untuk pembersihan jiwa bangsa. Kenapa hal ini sedemikian pentingnya? Dalam tradisi filsafat Aristotelian, kemampuan berpikir rasional adalah penanda kemuliaan manusia. Dengan pendidikan dan pelatihan penalaran yang logis, diharapkan bermunculan calon-calon pemimpin baru yang berkarakter, tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan senantiasa memihak kepentingan publik. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu berasosiasi dengan masyarakat luas dan mengambil peran untuk bergotong-royong dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga di pelbagai lapangan keterlibatan sosial-kemasyarakatan. Inilah prasyarat kedua yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini.
Seperti disampaikan oleh Bung Hatta bahwa, “Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita: hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani dan rohani”.
Ramadan adalah momentum para pemimpin untuk berbenah. Dengan spirit Ramadan, pembenahan harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaannya masing-masing. Dalam pandangan Miskawayh, ada tiga tangga kebahagiaan yang khas pada diri manusia.
Ramadan adalah ruang untuk menengok jiwa bangsa. Dalam keheningan Ramadan, kejernihan untuk menalar pelbagai tantangan kehidupan bernegara seyogianya bisa dihadirkan. Penalaran yang baik lahir dari proses dialog yang terbuka. Melalui dialog, beragam sudut pandang dibincangkan untuk menggali pilihan solusi dan memetakan berbagai resiko yang muncul sebelum diputuskan mengambil yang terbaik. Kebijaksanaan ini terasa langka di republik kita belakangan ini, tak terkecuali di dalam polemik yang muncul akibat adanya rencana impor 105.000-unit mobil pikap dan truk dari India. Inilah buah dari minusnya kearifan di dalam pengambilan kebijakan publik.
Di tengah kehidupan masyarakat yang belum pulih dari dampak bencana katastrofik yang terjadi di Sumatera dan pelbagai wilayah lainnya di Indonesia pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, pengalokasian anggaran negara sebesar Rp24,66 triliun atau setara dengan USD1,5 miliar-USD1,6 miliar merupakan bentuk kebangkrutan jiwa dalam pengambilan kebijakan publik yang berpotensi besar menjauhkan rakyat dari cita-cita hidup adil-makmur dan terperangkap ke dalam apa yang disebut oleh Aristoteles di dalam Nicomachean Ethics (2009) sebagai Cyclops-fashion atau Kuklopikos nomos, yakni cara hidup tanpa rasa empati, pengabaian hukum, dan menomorduakan pentingnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Hal ini bertolak belakang dengan spirit Ramadan.
Di bulan suci Ramadan, seperti ditulis oleh Cak Nur (1999), setiap mukmin dilatih untuk menemukan kembali harkat kemanusiaannya sebagai makhluk hidup atau ciptaan Tuhan YME yang terbaik. Dengan anugerah akal budi yang dimilikinya, mereka dituntut untuk berikhtiar sekuat tenaga guna melepaskan diri dari belenggu penyembahan selain-Nya yang dapat memalingkan manusia dari esensi penciptaannya, yakni menebar kemaslahatan kepada sesama dan lingkungannya.
Kemaslahatan publik (bonum commune) tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dan berkembang di dalam ruang-ruang kolaborasi dan kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama. Dalam ungkapan Miskawayh, manusia, pada dasarnya, adalah makhluk sosial. Ia tak bisa hidup sendiri dan menghendaki gotong-royong. Empat kebajikan yang bersumber dari penggemblengan jiwa sebagaimana telah diulas di atas akan muncul apabila kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama tercermin di dalam kebijakan publik yang diambil. Di sinilah kearifan seorang pemimpin dibutuhkan.
Dalam konteks kebijakan pengadaan truk dan pikap, salah satu cerminan kearifan jiwa seorang pemimpin adalah keberaniannya untuk mengoreksi keputusan yang keliru dan merealokasi anggaran negara senilai Rp24,66 triliun untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan dan memberikan remunerasi yang layak kepada tenaga pendidik di dalam negeri (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026) yang berkorelasi positif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa.
Upaya mencerdaskan anak-anak bangsa adalah prasyarat utama yang diperlukan untuk pembersihan jiwa bangsa. Kenapa hal ini sedemikian pentingnya? Dalam tradisi filsafat Aristotelian, kemampuan berpikir rasional adalah penanda kemuliaan manusia. Dengan pendidikan dan pelatihan penalaran yang logis, diharapkan bermunculan calon-calon pemimpin baru yang berkarakter, tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan senantiasa memihak kepentingan publik. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu berasosiasi dengan masyarakat luas dan mengambil peran untuk bergotong-royong dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga di pelbagai lapangan keterlibatan sosial-kemasyarakatan. Inilah prasyarat kedua yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini.
Seperti disampaikan oleh Bung Hatta bahwa, “Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita: hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani dan rohani”.
Ramadan adalah momentum para pemimpin untuk berbenah. Dengan spirit Ramadan, pembenahan harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaannya masing-masing. Dalam pandangan Miskawayh, ada tiga tangga kebahagiaan yang khas pada diri manusia.
Lihat Juga :
