DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pemangkasan RKAB Batu Bara
Kamis, 19 Februari 2026 - 14:11 WIB
loading...
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Foto: fraksi.pks.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Dia memahami alasan pemerintah ingin menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga.
"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).
Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.
Baca juga: Harga Batu Bara Terus Meningkat, Produksinya Gimana?
Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).
Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.
Baca juga: Harga Batu Bara Terus Meningkat, Produksinya Gimana?
Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Lihat Juga :
