Hindari Klaster Pilkada, Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu
Kamis, 17 September 2020 - 16:55 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu jika Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal tersebut dikatakannya merespons kekhawatiran Presiden Jokowi tentang bahaya klaster pilkada atau penularan virus COVID-19 saat pilkada.
“Solusinya adalah Perppu jika ingin pilkada tetap dilaksanakan. Kenapa Perppu? Karena dengan Perppu itu bisa dilaksanakan dengan cepat, kalau undang-undang itu memerlukan waktu,” ujar Qodari kepada wartawan, Kamis (17/9/2020). (Baca juga: Kemendagri Tolak Penyelenggaraan Konser Musik di Kampanye Pilkada 2020)
Dia berpendapat penerbitan Perppu diperlukan untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan COVID-19 di masyarakat. Adapun perubahan aturan antara lain perlu menghilangkan kampanye pilkada yang melahirkan kerumunan.
“Untuk kampanye lebih baik alat peraga atau virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, konser musik, dan lain lain maka harus ubah UU, tapi karena waktu pendek, presiden bisa keluarkan Perppu,” jelasnya.
Dia pun meyakini Perppu itu nantinya bakal didukung oleh DPR. Sebab, mempertimbangkan dua alasan. Pertama, itu semua demi keselamatan rakyat banyak. Kedua, sekitar 80% dari kursi DPR RI merupakan bagian partai dari koalisi pemerintahan.
“Solusinya adalah Perppu jika ingin pilkada tetap dilaksanakan. Kenapa Perppu? Karena dengan Perppu itu bisa dilaksanakan dengan cepat, kalau undang-undang itu memerlukan waktu,” ujar Qodari kepada wartawan, Kamis (17/9/2020). (Baca juga: Kemendagri Tolak Penyelenggaraan Konser Musik di Kampanye Pilkada 2020)
Dia berpendapat penerbitan Perppu diperlukan untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan COVID-19 di masyarakat. Adapun perubahan aturan antara lain perlu menghilangkan kampanye pilkada yang melahirkan kerumunan.
“Untuk kampanye lebih baik alat peraga atau virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, konser musik, dan lain lain maka harus ubah UU, tapi karena waktu pendek, presiden bisa keluarkan Perppu,” jelasnya.
Dia pun meyakini Perppu itu nantinya bakal didukung oleh DPR. Sebab, mempertimbangkan dua alasan. Pertama, itu semua demi keselamatan rakyat banyak. Kedua, sekitar 80% dari kursi DPR RI merupakan bagian partai dari koalisi pemerintahan.
Lihat Juga :
