UI Gelar Diskusi Membedah Peta Terbaru Ancaman Terorisme Global
Kamis, 12 Februari 2026 - 01:51 WIB
loading...
A
A
A
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi memaparkan tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru (KUHP dan KUHAP), dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.
Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.
Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.
Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.
Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.
Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.
Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.
Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.
Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.
(shf)
Lihat Juga :
