Dinding Bisu Kekuasaan

Salim
Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

SEJARAH kebangkitan bangsa Indonesia dimulai dari gerakan pemuda dan pemikir pada tahun 1908, yang menandai era di mana suara rakyat mulai diperhitungkan. Dalam konteks ini, kepemimpinan seharusnya belajar dari pemimpin-pemimpin masa lalu yang berhasil membawa bangsa pada kejayaan melalui narasi dan komunikasi yang efektif dengan rakyat. Namun, masih terdapat "dinding bisu" yang menghalangi hubungan antara pemimpin dan masyarakat, menciptakan jarak yang signifikan.

Model Kepemimpinan Transformasional menjadi sangat relevan untuk menghadapi tantangan ini, karena model ini menekankan pemimpin yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan potensi individu dan kolaborasi, menjauhkan diri dari pendekatan otoriter yang sering kali mengutamakan kepentingan pribadi.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, filsafat kepemimpinan bahari di juga sangat relevan, mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang mencerminkan keragaman masyarakat. Selain itu, filsafat kekuasaan yang terkenal seperti yang diungkapkan oleh Niccolò Machiavelli menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijaksana.

Dalam konteks ini, kepemimpinan di dunia dapat dipahami sebagai pengejawantahan dari kekuatan Tuhan, di mana pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena. Seorang pemimpin ideal harus sadar bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, pemimpin yang menciptakan ruang untuk dialog dan partisipasi selaras dengan prinsip Kepemimpinan Komunikatif Dialogis dan Inklusif juga akan lebih mampu meruntuhkan "dinding bisu" dan membangun kepercayaan serta hubungan harmonis dengan rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan yang baik di Indonesia bukan hanya memegang kekuasaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk mendengarkan, memahami, dan berkolaborasi demi kesejahteraan bersama.

Pandangan Mochtar Lubis dalam pidatonya tahun 1977 tetap menjadi cermin kritis bagi wajah Indonesia di tengah gejolak global saat ini. Dalam konteks internasional yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian, sifat hipokrit dan enggan bertanggung jawab menjadi hambatan besar bagi bangsa ini. Di tingkat global, sifat ini mengakibatkan Indonesia gagap dalam mengambil posisi tegas, sementara di dalam negeri, fenomena "lempar batu sembunyi tangan" menghambat penyelesaian masalah sistemik yang sudah berakar.

Sifat feodalistik yang disorot Lubis pun telah bermetamorfosis ke dalam bentuk modern. Di tengah persaingan global yang semakin menuntut meritokrasi, mentalitas "asal bapak senang" dan pemujaan terhadap jabatan laksana “kuil pemujaan jabatan” justru melanggengkan praktik nepotisme. Selain itu, kemajuan teknologi yang menyebarkan informasi dengan cepat juga membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan teori konspirasi, yang sering memicu polarisasi.

Jika kita menggunakan "kacamata kritis" Mochtar Lubis untuk menganalisis karakter negatif para Presiden Indonesia, terlihat pola tertentu. Soekarno terjebak dalam glorifikasi diri (kultus individu) dan retorika yang mengabaikan realitas ekonomi rakyat. Soeharto merepresentasikan puncak sifat feodalistik dan otoriter, membungkam kebenaran demi stabilitas semu.

Selebihnya, BJ Habibie kurang memiliki basis massa yang kuat, Gus Dur seringkali inkonsisten, Megawati terkesan eksklusif, SBY peragu dalam pengambilan keputusan, dan Jokowi menghadapi kritik mengenai pragmatisme politik yang dianggap melemahkan etika demokrasi serta memperkuat gejala neofeodalisme. Lebih jauh, hampir semuanya berkeinginan melanggengkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat.