Kementerian Komdigi Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Ekosistem Pers Sehat
Kamis, 05 Februari 2026 - 13:40 WIB
loading...
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ) memastikan komitmen pemerintah untuk terus menjaga ekosistem pers yang sehat di tengah disrupsi teknologi dan tekanan ekonomi yang kian berat. Hal ini disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komdigi Fifi Aleyda Yahya .
Sebagai pilar demokrasi, kata dia, pers yang berkelanjutan merupakan kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah berkomitmen hadir melalui regulasi, mulai dari UU Pers, UU Penyiaran , hingga aturan di ranah digital, untuk memastikan ekosistem media yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjadi mitra dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, pers yang mampu bertahan secara ekonomi, tetap independen secara editorial, dan dipercaya oleh publik. Pers yang kuat dan berintegritas bukan hanya kebutuhan industri, melainkan fondasi penting bagi masyarakat yang demokratis dan berdaya," kata Fifi dalam sambutannya mewakili Menkomdigi Meutya Hafid dalam Outlook Media 2026 bertajuk 'Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-konektivitas' yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Dewan Pers dan LPSK Teken MoU Perlindungan Kerja Pers
Fifi juga menegaskan tentang pentingnya menjaga integritas jurnalistik. Hal ini tak terlepas dari dilema nyata yang dihadapi insan pers saat ini, yakni antara mengejar kecepatan (viral) atau mempertahankan ketepatan (verifikasi).
"Informasi kini bergerak dalam hitungan detik dan algoritma sangat memengaruhi apa yang kita lihat. Kecepatan kerap lebih dihargai daripada ketepatan, dan viral sering kali lebih menarik dibandingkan verifikasi," ujarnya
Pemerintah menyadari bahwa perubahan industri periklanan telah mengubah peta bisnis media. Saat ini, keputusan iklan banyak ditentukan oleh angka-angka performa jangka pendek seperti klik, impresi, dan engagement. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi kesejahteraan pekerja media dan eksistensi perusahaan pers.
Sebagai pilar demokrasi, kata dia, pers yang berkelanjutan merupakan kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah berkomitmen hadir melalui regulasi, mulai dari UU Pers, UU Penyiaran , hingga aturan di ranah digital, untuk memastikan ekosistem media yang sehat, berkeadilan, dan berintegritas.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjadi mitra dalam menjaga ekosistem pers yang sehat, pers yang mampu bertahan secara ekonomi, tetap independen secara editorial, dan dipercaya oleh publik. Pers yang kuat dan berintegritas bukan hanya kebutuhan industri, melainkan fondasi penting bagi masyarakat yang demokratis dan berdaya," kata Fifi dalam sambutannya mewakili Menkomdigi Meutya Hafid dalam Outlook Media 2026 bertajuk 'Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-konektivitas' yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Dewan Pers dan LPSK Teken MoU Perlindungan Kerja Pers
Fifi juga menegaskan tentang pentingnya menjaga integritas jurnalistik. Hal ini tak terlepas dari dilema nyata yang dihadapi insan pers saat ini, yakni antara mengejar kecepatan (viral) atau mempertahankan ketepatan (verifikasi).
"Informasi kini bergerak dalam hitungan detik dan algoritma sangat memengaruhi apa yang kita lihat. Kecepatan kerap lebih dihargai daripada ketepatan, dan viral sering kali lebih menarik dibandingkan verifikasi," ujarnya
Pemerintah menyadari bahwa perubahan industri periklanan telah mengubah peta bisnis media. Saat ini, keputusan iklan banyak ditentukan oleh angka-angka performa jangka pendek seperti klik, impresi, dan engagement. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi kesejahteraan pekerja media dan eksistensi perusahaan pers.
Lihat Juga :
