Greenland: Politik Tanpa Moral

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Ass. Prof. International Relations Study Programs
President University

HUBUNGAN, dalam bentuk apa pun, tidak pernah berjalan lurus. Ia selalu mengalami pasang surut—kadang erat dan hangat, kadang renggang dan penuh pertengkaran. Pola ini kita jumpai dalam persahabatan, dalam hubungan anak-anak yang hari ini bertengkar dan besok kembali bermain bersama, bahkan dalam relasi paling intim antara pasangan, suami dan istri.

Hubungan internasional pada dasarnya tidak berbeda. Negara-negara dapat menjadi sekutu dekat pada satu masa, lalu berseberangan pada masa lain, dan kemudian kembali menemukan titik temu ketika kepentingan, kepercayaan, dan situasi berubah.

Namun yang membedakan hubungan yang matang dengan hubungan yang rapuh bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan apakah relasi tersebut berpegang pada fondasi nilai dan karakter. Tanpa fondasi nilai, hubungan mudah berubah menjadi transaksi. Tanpa karakter, kedekatan berubah menjadi ketergantungan yang rapuh.

Dalam konteks inilah filsafat China menawarkan kerangka refleksi yang tajam. Tradisi Konfusianisme memandang hubungan sebagai ruang tanggung jawab moral. Loyalitas dan pengabdian bukan sekadar emosi, melainkan komitmen etis untuk menjaga kehormatan bersama. Dalam hubungan antar negara, prinsip ini menuntut penghormatan terhadap kedaulatan, konsistensi sikap, dan kesadaran bahwa stabilitas jangka panjang lebih penting daripada keuntungan sesaat.

Sementara itu, Taoisme mengajarkan pelepasan ego dan pengendalian hasrat. Kekuatan sejati, dalam pandangan Taois, bukan terletak pada kemampuan memaksakan kehendak, melainkan pada kebijaksanaan untuk menahan diri. Relasi yang sehat tidak lahir dari dominasi, tetapi dari keseimbangan dan kesadaran akan batas. Dari pertemuan dua tradisi ini lahir konsep karakter moral.

Dalam pandangan China, karakter bukan sekadar sifat individual, melainkan fondasi etis yang menentukan apakah seseorang, atau sebuah negara, dapat dipercaya. Hubungan yang bertahan lama bukanlah hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang ditopang oleh karakter yang konsisten, bermartabat, dan mampu mengendalikan diri.

Kasus Greenland menjadi contoh konkret bagaimana relasi internasional diuji ketika ketidakseimbangan kekuasaan muncul. Dalam hubungan antara dua pihak yang terikat dalam aliansi pertahanan dan sejarah kerja sama yang panjang, semestinya terdapat penghormatan, kehati-hatian, dan dialog. Namun ketika sebuah wilayah mitra mulai dibicarakan dalam bahasa kepemilikan, transaksi, bahkan kemungkinan penggunaan kekuatan, relasi tersebut bergeser dari kemitraan menuju dominasi.

Dalam konteks inilah, persoalan Greenland memperlihatkan bagaimana sebuah kekuatan besar yang selama puluhan tahun memposisikan dirinya sebagai penjaga tatanan internasional justru mulai mengabaikan prinsip paling dasar dari relasi yang beradab: penghormatan terhadap sekutu dan pengendalian diri.

Ketika bahasa kepemilikan, transaksi, dan ancaman kekuatan digunakan untuk membicarakan wilayah mitra sendiri, relasi internasional direduksi menjadi logika kekuasaan telanjang. Dari sudut pandang Konfusian yang menekankan loyalitas dan kehormatan, maupun Taois yang menuntut pelepasan ego, pendekatan semacam ini bukanlah tanda kekuatan, melainkan gejala kegagalan karakter. Ia menandai pergeseran dari kepemimpinan berbasis kepercayaan menuju dominasi berbasis ketakutan—sebuah pola yang mungkin efektif secara taktis, tetapi merusak fondasi relasi jangka panjang yang selama ini menopang stabilitas internasional.

Karena itu, ketika penulis berpikir bahwa dalam karakter bangsa China terdapat pengabdian Konfusian untuk melayani negara dan rakyat, serta semangat Taois untuk melampaui ego dan melepaskan hasrat material, pemikiran ini bukanlah refleksi yang kosong atau sekadar dramatis. Ia merupakan pernyataan tentang identitas sebuah peradaban—identitas yang dibentuk oleh sejarah panjang, pengalaman kolektif, dan pergulatan moral.

Konsep “kebebasan tanah air” dalam pemikiran China pun tidak identik dengan nasionalisme dangkal. Ia lebih dekat pada komitmen eksistensial: kesadaran bahwa kebebasan hanya bermakna jika dijaga dengan tanggung jawab, pengorbanan, dan pengendalian diri. Kebebasan tanpa pengendalian diri justru melahirkan ketakutan dan perlawanan.

Pada akhirnya, baik dalam persahabatan, cinta, maupun politik dunia, hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang selalu harmonis. Ia adalah hubungan yang mampu menanggung konflik tanpa kehilangan arah, mampu berbeda tanpa saling meniadakan, dan mampu berjarak tanpa kehilangan rasa tanggung jawab.

Filsafat China mengingatkan bahwa hubungan—antar manusia maupun antar negara—bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara loyalitas dan kerendahan hati, antara komitmen dan pelepasan, antara kepentingan dan kemanusiaan. Dan mungkin, justru di titik inilah dunia internasional hari ini menghadapi krisis terdalamnya: krisis karakter.