Iran 2026: Ketika Negara Kehilangan Masa Depan Rakyatnya

Ridwan al-Makassary
Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

IRAN 2026, hari-hari ini, sedang menyaksikan ancaman krisis terbesar sejak 2022, yang telah menewaskan kurang lebih dari 500 jiwa, di tengah ancaman Trump mengintervensi guna mendukung barisan pelaku aksi (demonstran). Dalam hal ini, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebuah negara yang menyaksikan keyakinan rakyatnya kepada pemerintahnya tergerus hebat: keyakinan negara melindungi rakyatnya, ekonomi bisa diselamatkan, dan juga masa depan masih ada harapan di balik layar sensor dan khutbah Jumat.

Singkatnya, Iran 2026 sedang dihantam protes massal, mogok ekonomi, pembangkangan sipil, hingga benturan bersenjata di beberapa provinsi. Krisis ini bukan lagi babak baru konfrontasi negara dan rakyat. Namun, ia dapat dilihat sebagai penagihan atas janji-janji masa depan dari rakyat, terutama generasi muda Iran dan perempuan, yang selama puluhan tahun disegel rapi oleh rezim yang berkuasa.

Generasi muda Iran adalah generasi digital yang terhubung dengan dunia melalui internet, Netflix, VPN, dan diaspora. Mereka umumnya adalah generasi Z yang menganggap martabat individu lebih penting daripada doktrin negara.

Ketika generasi seperti ini berhadapan dengan lembing kekuasaan negara yang ingin mendisiplinkan moral, pakaian, agama, dan bahkan mimpi mereka, maka konflik menyalin rupa menjadi eksistensial, bukan lagi sekadar isu ekonomi. Dengan ujaran lain, ketika generasi muda Iran yang tumbuh-kembang sebagai warga digital dengan horizon global, yang menginginkan mobilitas sosial, kebebasan berekspresi, dan kesempatan ekonomi.

Namun justru diuji batu ujian kesangsian pada kejatuhan ekonomi dan sensor moralistik. Karenanya, yang terbit bukan sekadar keluhan dan keputusasaan, melainkan amarah kolektif yang terstruktur dan menggelegar melalui demonstrasi masif.

Krisis Iran 2026, sejatinya, akar tunjang masalahnya adalah ekonomi yang remuk dan legitimasi politik yang keropos, termasuk karena boikot dan serangan Amerika Serikat dan Israel. Inflasi sedang bergerak seperti monster yang tak mengenal tidur, nilai Rial atas Dollar Amerika Serikat terjun bebas hingga rakyat dirundung kesulitan ekonomi. Ini adalah kondisi, jika merujuk Ted Gurr tentang konsep relative deprivation, yang meretas jurang antara harapan dan kenyataan.

Tidak diragukan, protes 2026 awalnya berakar pada ekonomi, yang ditandai dengan antrean panjang di pasar, harga bahan pokok yang tak masuk akal, dan juga pengangguran kaum terdidik. Namun, sejarah gerakan sosial mengajarkan bahwa kekecewaan ekonomi mudah bertransformasi menjadi perlawanan politik.

Dalam perspektif James C. Scott tentang moral economy, ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar dan rasa keadilan, rakyat memperoleh legitimasi moral untuk menolak. Maka, tidak mengherankan ketika slogan tentang harga roti dan gas berubah menjadi tuntutan yang deras untuk mengakhiri sistem teokratis, sensor, dan represi moral yang mengungkung mereka.

Warga dunia acap lupa bahwa Iran adalah negeri para penyair, para filsuf, para seniman yang memberontak melalui humor dan metafora. Hari ini, sensor penguasa mungkin bekerja di level institusi, tetapi justru gagal di level imajinasi.

Di Tehran, Isfahan, Shiraz, dan Mashhad, poster-poster mural muncul seperti bunga-bunga liar: garis-garis hitam yang tidak hanya menolak sensor, tetapi juga menghardik rasa takut dan cemas. Di kampus-kampus, mahasiswa perempuan berdiri tegak di garis depan, sebuah ironi yang indah sekaligus pahit: rezim ingin mengatur mereka, tetapi justru mereka yang menulis narasi baru untuk diri mereka sendiri.

Sementara itu, di luar Iran, diaspora menjadi amplifier moral dan politik. Mereka mengirim narasi untuk perubahan ke dunia, memecahkan blokade informasi, dan memaksa pemerintah-pemerintah asing untuk bersuara atas keprihatinan rakyat Iran.

Dalam situasi ini, Iran kembali menjadi isu global bukan karena rudal balistik atau program nuklirnya, tetapi karena seruan rakyat yang memaksa dunia membuka mata. Di titik ini, politik internasional tak lagi sekadar soal geopolitik; ia menjadi soal martabat manusia.

Ada yang bertanya dengan ragu-ragu: “Apakah ini revolusi baru?” Jawaban jujurnya adalah kita belum tahu akhir demonstrasi ini: apakah rejim teokratis bertahan atau ambruk? Namun, yang kita tahu ini bukan sekadar siklus protes yang akan selesai dengan pembagian subsidi dari pemerintah untuk menutupi eknomi rakyat yang morat marit. Rezim menghadapi sesuatu yang lebih serius: keruntuhan kepercayaan.

Legitimasi bukan lagi sekadar soal memiliki konstitusi dan pasukan keamanan yang loyal. Legitimasi adalah modal moral yang lahir dari keyakinan rakyat bahwa rezim masih mampu menjamin esok hari yang lebih baik. Di Iran, modal moral itu kian menipis, dan ketika modal moral lenyap, represi hanya memperpanjang umur sistem, bukan menyembuhkannya.

Krisis Iran 2026 juga memaksa kita membaca kembali hubungan antara agama dan negara. Iran membuktikan satu hal penting: teokrasi yang bertemu modernitas digital menciptakan paradoks yang berbahaya.

Negara ingin mengatur iman, moral, dan budaya, tetapi warganya hidup dalam jaringan global yang mendekonstruksi semua bentuk otoritas, termasuk otoritas yang mengatasnamakan agama. Iran pasca-1979 bertumpu pada gabungan tradisional–religius dan karismatik melalui sosok Khomeini.

Tetapi karisma tidak diturunkan, dan tradisi tidak mampu menjelaskan harga roti. Ketika sebuah rezim teokratis kehilangan legitimasi spiritual, tetapi tidak mampu menggantinya dengan legitimasi legal-rasional, maka yang tersisa hanyalah aparatus yang represif melalui aparat keamanan, sensor, dan propaganda. Dan, seperti yang diingatkan Max Weber, kekuasaan tanpa legitimasi hanya menciptakan ketakutan, bukan kepatuhan.

Pemerintah mungkin mengklaim legitimasi spiritual, tetapi generasi muda menilai legitimasi dalam ukuran yang jauh lebih praktis: harga makanan, akses internet, kebebasan berpendapat, dan kesempatan kerja. Namun, kita juga tidak boleh jatuh pada simplifikasi yang heroik: bahwa rakyat melawan, lalu negara jahat, dan sejarah akan memihak yang benar.

Realitas yang ada hari ini lebih rumit dari itu. Di beberapa kota, aparat keamanan juga berasal dari keluarga miskin, dari kelas sosial yang sama dengan para demonstran.

Ini bukan perang antara dua bangsa, tetapi antara dua visi tentang Iran masa depan: satu visi yang percaya bahwa masa depan dapat dikendalikan dari podium religius dan ruang rapat tertutup; satu visi lain yang percaya bahwa masa depan lahir dari keterbukaan, kreativitas, dan penghargaan atas martabat individu.

Pertanyaan besar yang kini terbit adalah bukan apakah rezim akan bertahan atau runtuh, karena pertanyaan ini terlalu simplistik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Iran mampu berdamai dengan generasi mudanya sendiri.

Negara-negara yang gagal berdamai dengan generasi mudanya akan menjumpai hukum sosial yang keras: generasi muda tidak bisa dibunuh, tidak bisa diasingkan, dan tidak bisa dibungkam selamanya; mereka hanya bisa diwariskan masa depan atau menciptakannya sendiri. Untuk beberapa derajat, kita sudah menyaksikan fenomena amarah generasi muda itu di Nepal, Bangladesh, Filipina dan Indonesia, untuk menyebut beberapa.

Pada akhirnya, krisis Iran 2026 bukan hanya tentang Iran. Ia adalah cermin bagi dunia Muslim, bagi Asia, bahkan bagi negara-negara demokrasi di Global South, yang sedang pincang. Ia mengingatkan bahwa negara tidak bisa menjanjikan stabilitas tanpa harapan, bahwa sensor tidak bisa menggusur imajinasi, dan bahwa legitimasi adalah pondasi paling rapuh sekaligus paling menentukan dari setiap kekuasaan.

Dalam sejarah politik, tidak ada yang lebih berbahaya bagi sebuah rezim selain rakyat, terutama generasi muda, yang berhenti percaya. Jika tidak ada kepercayaan lagi, maka kejatuhan rejim hanya menunggu waktu.