Trump dan Venezuela: Cermin Ketidakadilan Global
Minggu, 04 Januari 2026 - 09:58 WIB
loading...
Ridwan al-Makassary, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Direktur COMPOSE UIII. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Ridwan al-Makassary
Dosen di UIII dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE UIII)
PADA tiga Januari 2026, dunia terguncang, ketika Amerika Serikat, melalui Presiden Donald Trump mengklaim telah menangkap Presiden Venuzuela, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada sebuah operasi militer berskala besar di Caracas, Venezuela. Kabar terakhir Maduro dan Flores telah diterbangkan dan mendarat di New York untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.
Sejak tahun 2020, Amerika Serikat telah mendakwa Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senjata mesin dan alat perusak, serta konspirasi kepemilikan senjata berat. Lebih jauh, Amerika Serikat menuduh Maduro menyalahgunakan kekuasaan guna melindungi penyelundupan narkotika dan jaringan perdagangan narkoba.
Washington juga pernah menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat, yang kemudian dinaikkan menjadi 50 juta dolar AS, terhadap pihak yang memberikan informasi menuju penangkapannya.
Bagaimana kita melihat serangan ke Venezuela dan penangkapan presiden Maduro? Apakah memang serangan dan penangkapan tersebut sebagai bagian dari penegakan demokrasi dan hak asasi Manusia (HAM) atau ada tujuan kekuasaan dan kepentingan politik ekonomi lainnya? Tulisan ini ingin mengulas pertanyaan di opini singkat ini.
Penulis berpandangan bahwa serangan politik Donald Trump terhadap Venezuela melalui operasi militer yang menewaskan empat puluh orang dan penangkapan presiden Maduro tidak dapat dibaca sekadar sebagai sahutan terhadap krisis demokrasi di Caracas. Ia harus dipahami sebagai ekspresi telanjang dari politik kekuasaan global yang sinis: ketika demokrasi dijadikan slogan, bukan komitmen; ketika hak asasi manusia dipakai sebagai bahasa, bukan tujuan.
Ini mencerminkan tesis Samuel Moyn, bahwa bahasa HAM dan demokrasi kerap dipakai sebagai moral vocabulary untuk membungkus kebijakan koersif. Dalam konteks Trump dan Venezuela, demokrasi tidak dipahami sebagai proses sosial-politik jangka panjang, tetapi sebagai justifikasi tindakan sepihak.
Dosen di UIII dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE UIII)
PADA tiga Januari 2026, dunia terguncang, ketika Amerika Serikat, melalui Presiden Donald Trump mengklaim telah menangkap Presiden Venuzuela, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada sebuah operasi militer berskala besar di Caracas, Venezuela. Kabar terakhir Maduro dan Flores telah diterbangkan dan mendarat di New York untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.
Sejak tahun 2020, Amerika Serikat telah mendakwa Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senjata mesin dan alat perusak, serta konspirasi kepemilikan senjata berat. Lebih jauh, Amerika Serikat menuduh Maduro menyalahgunakan kekuasaan guna melindungi penyelundupan narkotika dan jaringan perdagangan narkoba.
Washington juga pernah menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat, yang kemudian dinaikkan menjadi 50 juta dolar AS, terhadap pihak yang memberikan informasi menuju penangkapannya.
Bagaimana kita melihat serangan ke Venezuela dan penangkapan presiden Maduro? Apakah memang serangan dan penangkapan tersebut sebagai bagian dari penegakan demokrasi dan hak asasi Manusia (HAM) atau ada tujuan kekuasaan dan kepentingan politik ekonomi lainnya? Tulisan ini ingin mengulas pertanyaan di opini singkat ini.
Penulis berpandangan bahwa serangan politik Donald Trump terhadap Venezuela melalui operasi militer yang menewaskan empat puluh orang dan penangkapan presiden Maduro tidak dapat dibaca sekadar sebagai sahutan terhadap krisis demokrasi di Caracas. Ia harus dipahami sebagai ekspresi telanjang dari politik kekuasaan global yang sinis: ketika demokrasi dijadikan slogan, bukan komitmen; ketika hak asasi manusia dipakai sebagai bahasa, bukan tujuan.
Ini mencerminkan tesis Samuel Moyn, bahwa bahasa HAM dan demokrasi kerap dipakai sebagai moral vocabulary untuk membungkus kebijakan koersif. Dalam konteks Trump dan Venezuela, demokrasi tidak dipahami sebagai proses sosial-politik jangka panjang, tetapi sebagai justifikasi tindakan sepihak.
Lihat Juga :
