Ketua Komisi II DPR Sebut Pilkada melalui DPRD Memiliki Dasar Konstitusi Kuat
Jum'at, 02 Januari 2026 - 08:45 WIB
loading...
A
A
A
Namun, Rifqi menegaskan, kepala daerah tidak bisa ditunjuk langsung oleh presiden karena mekanisme penunjukan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ia mencontohkan wacana yang berkembang terkait gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Penunjukan oleh presiden tidak bisa dilakukan karena sifatnya tidak demokratis," tegasnya.
Baca Juga: Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sugiono Beberkan Alasannya
Sebagai jalan tengah, Rifqi menyebutkan adanya opsi formula hibrida, yakni presiden mengajukan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan dipilih satu nama.
"Formula ini merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang kita anut, yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945," jelasnya.
Terkait apakah mekanisme pilkada melalui DPRD akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, Rifqi menjelaskan bahwa Prolegnas 2026 memang mengamanatkan Komisi II DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sugiono Beberkan Alasannya
Sebagai jalan tengah, Rifqi menyebutkan adanya opsi formula hibrida, yakni presiden mengajukan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan dipilih satu nama.
"Formula ini merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang kita anut, yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945," jelasnya.
Terkait apakah mekanisme pilkada melalui DPRD akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, Rifqi menjelaskan bahwa Prolegnas 2026 memang mengamanatkan Komisi II DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Lihat Juga :
