Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sugiono Beberkan Alasannya
Senin, 29 Desember 2025 - 09:54 WIB
loading...
Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono .
Dia menyebut, pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangannya, dikutip Senin (29/12/2025).
Partai Gerindra, kata dia, melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan. Efisiensi itu terlihat mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Baca Juga: Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite
Dia menyinggung bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sementara Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun.
Dia menyebut, pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangannya, dikutip Senin (29/12/2025).
Partai Gerindra, kata dia, melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan. Efisiensi itu terlihat mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Baca Juga: Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite
Dia menyinggung bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sementara Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun.
Lihat Juga :
