Hukuman Najib Razak: Preseden Regional dan Refleksi Negara Hukum

Firman Tendry Masengi
Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute
(Research and Education Center for Humanitarian Transparency Law)

PUTUSAN pengadilan Malaysia pada penghujung Desember 2025 yang menjatuhkan tambahan hukuman pidana kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak merupakan peristiwa penting dalam lanskap penegakan hukum Asia Tenggara. Putusan tersebut bukan semata-mata akhir dari sebuah perkara korupsi berskala besar, melainkan preseden regional yang menegaskan bekerjanya prinsip akuntabilitas dan transparansi kekuasaan dalam negara hukum modern.

Preseden ini relevan dibaca secara reflektif di Indonesia, bukan dalam kerangka analogi pidana langsung, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijakan negara—termasuk kebijakan strategis—tidak pernah sepenuhnya berada di luar jangkauan evaluasi hukum. Dalam perspektif konstitusional, setiap penggunaan kewenangan publik selalu tunduk pada prinsip pertanggungjawaban, baik secara politik, administratif, maupun hukum.

Korupsi Sistemik dan Penyimpangan Fungsi Kebijakan Negara
Kasus Najib Razak mencerminkan bentuk ekstrem dari korupsi sistemik, ketika kebijakan negara secara sadar digunakan sebagai instrumen untuk menutupi kejahatan finansial personal. Dalam skandal 1MDB, kebijakan fiskal, proyek infrastruktur, dan relasi geopolitik tidak lagi berfungsi sebagai sarana pencapaian kepentingan umum, melainkan direduksi menjadi alat legitimasi dan kamuflase penjarahan dana publik.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kerusakan tata kelola hukum yang bersifat sistemik—meliputi pelemahan lembaga audit, intervensi terhadap penegak hukum, dan politisasi proses peradilan—dapat berlangsung dalam waktu lama. Namun, pengalaman yang sama juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas hukum tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya tertunda hingga konfigurasi politik memungkinkan hukum bekerja secara independen.

Dalam konteks ini, preseden Najib menegaskan satu prinsip universal: kebijakan strategis negara yang disertai konflik kepentingan dan niat memperkaya diri (mens rea) dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana, sekalipun kebijakan tersebut sebelumnya dilindungi legitimasi politik.

Diskresi Negara dan Risiko Kebijakan di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, refleksi atas preseden Malaysia harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hingga kini, tidak terdapat temuan hukum yang menunjukkan adanya niat memperkaya diri secara personal dalam kebijakan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, risiko hukum yang mungkin muncul tidak berada dalam ranah korupsi personal, melainkan dalam wilayah akuntabilitas penggunaan diskresi negara.

Diskresi dalam hukum administrasi bukanlah kewenangan tanpa batas. Ia diberikan untuk menjamin efektivitas pemerintahan, namun tetap dibatasi oleh tujuan pemberian kewenangan, asas kehati-hatian, transparansi, serta larangan penyimpangan tujuan (detournement de pouvoir). Dalam kerangka inilah kebijakan pembangunan strategis perlu ditempatkan: bukan sebagai objek kriminalisasi, melainkan sebagai objek evaluasi tata kelola.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, misalnya, sering dijadikan rujukan dalam perdebatan publik. Pergeseran skema pembiayaan yang kemudian melibatkan instrumen keuangan negara secara normatif membuka ruang evaluasi hukum administrasi dan keuangan negara, terutama terkait proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko fiskal. Evaluasi ini tidak identik dengan tuduhan kerugian negara, melainkan merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Yurisprudensi Nasional dan Batas Pertanggungjawaban
Yurisprudensi Indonesia telah membangun garis pembatas yang relatif jelas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara BLBI menegaskan bahwa tidak setiap kebijakan yang keliru dapat dipidana. Sebaliknya, dalam perkara Bank Century dan Hambalang, pengadilan menunjukkan bahwa kebijakan dapat berimplikasi pidana apabila dijalankan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memperketat unsur kerugian negara, namun tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, hukum Indonesia menyediakan mekanisme evaluasi pasca-jabatan yang bersifat selektif dan proporsional, bukan represif.

Pengalaman regional menunjukkan bahwa perlindungan politik pasca-kekuasaan bukan jaminan mutlak terhadap akuntabilitas hukum. Ketika legitimasi publik melemah dan tuntutan transparansi menguat, ruang bagi penegakan hukum cenderung terbuka. Namun dalam negara hukum, dinamika tersebut harus selalu ditempatkan dalam koridor institusional, agar hukum tidak berubah menjadi instrumen balas dendam politik.

Perbedaan fundamental antara kasus Najib Razak dan konteks Indonesia terletak pada keberadaan niat jahat personal. Preseden Malaysia bukan peringatan tentang kriminalisasi pembangunan, melainkan pengingat bahwa kekuasaan politik—dalam bentuk apa pun—tidak pernah sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum.

Ujian sejati demokrasi Indonesia tidak terletak pada seberapa besar pembangunan dilakukan, melainkan pada seberapa dewasa negara mengelola akuntabilitas kekuasaan setelah kekuasaan itu berakhir. Di titik itulah supremasi hukum diuji: bukan untuk menghukum kebijakan secara serampangan, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan selalu tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.