Politik Afeksi dan Krisis Rasionalitas Publik
Sabtu, 27 Desember 2025 - 15:48 WIB
loading...
A
A
A
Namun, penting untuk ditegaskan bahwa fenomena ini tidak mencerminkan kemalasan intelektual masyarakat. Publik Indonesia bukan tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir kritis. Yang berubah adalah ekosistem informasi tempat berpikir itu seharusnya berlangsung.
Kita hidup dalam lingkungan komunikasi yang menuntut respons cepat dan terus-menerus: linimasa yang tak pernah berhenti bergerak, notifikasi yang memecah konsentrasi, serta tekanan sosial untuk segera bereaksi agar tidak dianggap absen dari percakapan.
Dalam kondisi seperti itu, berpikir mendalam, di mana akal sehat digunakan menjadi aktivitas yang mahal. Ia memerlukan waktu, ketenangan, dan keberanian untuk tidak langsung ikut arus. Banyak warga sebenarnya tidak berhenti berpikir karena tidak mampu, tetapi karena ruang untuk berpikir secara utuh nyaris tidak tersedia.
Demokrasi pun bergerak dalam ritme yang cepat dan emosional, sementara refleksi selalu tertinggal di belakang, sering kali terlalu lama untuk bisa memengaruhi arah perdebatan.
Politik afeksi juga memberi keuntungan struktural bagi aktor-aktor yang piawai memainkan simbol dan emosi. Bahasa tubuh kecil bisa memiliki dampak besar jika dikemas dengan tepat. Sebaliknya, kerja-kerja substantif yang tidak mudah divisualisasikan—seperti penyusunan regulasi atau negosiasi anggaran—kerap luput dari perhatian.
Akibatnya, insentif politik pun bergeser: bukan lagi siapa yang paling mampu merumuskan solusi jangka panjang, melainkan siapa yang paling berhasil menguasai atensi sesaat.
Manakala ini terjadi, krisis rasionalitas publik tidak bisa dilepaskan dari desain platform komunikasi itu sendiri. Algoritma media sosial cenderung mengutamakan konten yang memicu emosi kuat karena lebih mudah menyebar. Konten yang membutuhkan waktu baca, pemikiran berlapis, dan kesabaran justru kalah bersaing.
Ruang publik digital secara perlahan membentuk kebiasaan berpikir yang dangkal, bukan karena masyarakat menginginkannya, tetapi karena sistem memberi ganjaran pada reaksi cepat.
Kita hidup dalam lingkungan komunikasi yang menuntut respons cepat dan terus-menerus: linimasa yang tak pernah berhenti bergerak, notifikasi yang memecah konsentrasi, serta tekanan sosial untuk segera bereaksi agar tidak dianggap absen dari percakapan.
Dalam kondisi seperti itu, berpikir mendalam, di mana akal sehat digunakan menjadi aktivitas yang mahal. Ia memerlukan waktu, ketenangan, dan keberanian untuk tidak langsung ikut arus. Banyak warga sebenarnya tidak berhenti berpikir karena tidak mampu, tetapi karena ruang untuk berpikir secara utuh nyaris tidak tersedia.
Demokrasi pun bergerak dalam ritme yang cepat dan emosional, sementara refleksi selalu tertinggal di belakang, sering kali terlalu lama untuk bisa memengaruhi arah perdebatan.
Politik afeksi juga memberi keuntungan struktural bagi aktor-aktor yang piawai memainkan simbol dan emosi. Bahasa tubuh kecil bisa memiliki dampak besar jika dikemas dengan tepat. Sebaliknya, kerja-kerja substantif yang tidak mudah divisualisasikan—seperti penyusunan regulasi atau negosiasi anggaran—kerap luput dari perhatian.
Akibatnya, insentif politik pun bergeser: bukan lagi siapa yang paling mampu merumuskan solusi jangka panjang, melainkan siapa yang paling berhasil menguasai atensi sesaat.
Manakala ini terjadi, krisis rasionalitas publik tidak bisa dilepaskan dari desain platform komunikasi itu sendiri. Algoritma media sosial cenderung mengutamakan konten yang memicu emosi kuat karena lebih mudah menyebar. Konten yang membutuhkan waktu baca, pemikiran berlapis, dan kesabaran justru kalah bersaing.
Ruang publik digital secara perlahan membentuk kebiasaan berpikir yang dangkal, bukan karena masyarakat menginginkannya, tetapi karena sistem memberi ganjaran pada reaksi cepat.
Lihat Juga :
