Politik Afeksi dan Krisis Rasionalitas Publik

Dampaknya bagi demokrasi cukup serius. Ketika keputusan politik dinilai terutama berdasarkan kesan emosional, akuntabilitas menjadi kabur. Kebijakan bisa ditolak atau diterima bukan karena substansinya, melainkan karena siapa yang mengusulkannya atau bagaimana ia ditampilkan.

Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kapasitas kolektif kita untuk membedakan mana kebijakan yang populis dan mana yang benar-benar berdampak.

Meski demikian, situasi ini bukan tanpa jalan keluar. Menghadapi politik afeksi tidak berarti menolak emosi sama sekali. Emosi adalah bagian sah dari kehidupan politik. Yang diperlukan adalah upaya sadar untuk menyeimbangkannya dengan ruang rasionalitas.

Media arus utama, termasuk surat kabar, memiliki peran penting di sini: memperlambat tempo, memberi konteks, dan mengajak pembaca berpikir melampaui kesan pertama.

Di sisi lain, warga juga perlu diberi legitimasi sosial untuk tidak selalu bereaksi cepat. Diam sejenak untuk memahami bukanlah tanda ketertinggalan, melainkan bentuk tanggung jawab. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling riuh, tetapi yang memberi ruang bagi warganya untuk berpikir sebelum bersikap.

Politik afeksi mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya dalam era digital. Namun krisis rasionalitas publik bukanlah takdir. Ia adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan struktural yang masih bisa diperdebatkan dan diubah.

Pertanyaannya bukan apakah kita masih mampu berpikir rasional, melainkan apakah kita bersedia memperjuangkan ruang bagi rasionalitas itu untuk kembali bernapas di tengah hiruk-pikuk emosi politik.