Pembangunan Berkelanjutan di Atas Kapal yang Sudah Miring

Masalah Indonesia lebih parah. Kita bukan hanya gagal menentukan batas aman ekologis, tetapi juga gagal menata batas sosial-spasial. Beban manusia, ekonomi, dan pembangunan diletakkan tidak proporsional, sementara dua pertiga ruang dikunci secara administratif tanpa kapasitas pengelolaan yang memadai. Negara bahkan kewalahan menjaga kawasan lindung dan konservasi yang ada, tetapi tetap mempertahankan klaim ruang yang sangat luas.

Yang paling absurd: di atas kapal yang sudah miring inilah pembangunan berkelanjutan terus dibicarakan. Keberlanjutan direduksi menjadi soal etika individual, perubahan perilaku, atau larangan ini-itu, tanpa pernah menyentuh akar persoalan: arsitektur pembagian ruang hidup yang timpang.

Setiap kali bencana terjadi, publik diajak marah pada sektor tertentu, pada aktivitas ekonomi tertentu, pada kelompok tertentu. Narasi ini mudah dicerna, emosional, dan terasa moral. Tetapi ia menutupi kenyataan yang lebih tidak nyaman: kita sedang hidup dalam sistem yang sejak awal tidak seimbang.

Berbicara keberlanjutan tanpa menata ulang beban ruang ibarat membicarakan keselamatan pelayaran tanpa memperhatikan posisi muatan kapal. Kita sibuk mengatur posisi peti kemas, sementara kapal itu sendiri sudah melewati garis aman.

Jika keberlanjutan sungguh ingin diwujudkan, maka keberanian yang dibutuhkan bukan sekadar menambah slogan hijau atau memperketat larangan, melainkan menata ulang desain ruang hidup bangsa ini secara rasional dan adil. Tanpa itu, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi dongeng indah—diceritakan di atas kapal yang perlahan tenggelam.