DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Corona
loading...
A
A
A
Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru. Indonesia mesti mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah sukses menggelar pemilu di tengah pandemi.
"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19 dan pilkada ini justru menjadi ujian terhadap kemampuan dalam membangun disiplin total," pungkas Hasto.
Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menyatakan tahapan pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon. Dengan begitu agenda nasional ini tidak boleh ditunda seperti yang juga diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Setuju dengan mas Ganjar lanjutkan Pilkada dan usulannya dilakuksn kampanye virtual saja. Tapi untuk kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain memang harus ubah Undang-undang Pilkada," katanya.
Menurut dia, perubahan UU membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah aturan mengenai pengumpulan massa di pilkada. Supaya cepat dan dapat menjadi landasan di perhelatan pilkada kali ini perlu regulasi cepat berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Karena waktu pendek, presiden keluarkan Perppu," tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah ketaatan protokol kesehatan yang kerap masih banyak yang mengabaikannya. Untuk itu, Perppu perlu membunyikan sanksi bagi pihak yang melanggar protokol.
"Juga atur pasal tentang sanksi yang jelas, tegas, keras dan di muka. Jangan setelah pilkada selesai. Pertemuan dan rapat umum serta pentas seni itu diganti virtual semua. Zoom kan sekarang bisa ribuan orang," paparnya.
Kalau rapat via daring terhambat infrastruktur telekomunikasi, kata dia, pemerintah harus segera mengatasinya supaya pelaksanaan pilkada terbebas dari ancaman klaster korona.
"Juga lebih aman dan mudah pertemuan umum dilarang saja. Kalau pun ada pertemuan dibatasi metode door to door campaign saja. Maksimal lima orang seperti aturan PSBB," ungkapnya.
"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19 dan pilkada ini justru menjadi ujian terhadap kemampuan dalam membangun disiplin total," pungkas Hasto.
Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menyatakan tahapan pilkada 2020 sudah berjalan hingga tahapan pendaftaran bakal calon. Dengan begitu agenda nasional ini tidak boleh ditunda seperti yang juga diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Setuju dengan mas Ganjar lanjutkan Pilkada dan usulannya dilakuksn kampanye virtual saja. Tapi untuk kampanye virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, pentas seni, dan lain-lain memang harus ubah Undang-undang Pilkada," katanya.
Menurut dia, perubahan UU membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah aturan mengenai pengumpulan massa di pilkada. Supaya cepat dan dapat menjadi landasan di perhelatan pilkada kali ini perlu regulasi cepat berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Karena waktu pendek, presiden keluarkan Perppu," tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah ketaatan protokol kesehatan yang kerap masih banyak yang mengabaikannya. Untuk itu, Perppu perlu membunyikan sanksi bagi pihak yang melanggar protokol.
"Juga atur pasal tentang sanksi yang jelas, tegas, keras dan di muka. Jangan setelah pilkada selesai. Pertemuan dan rapat umum serta pentas seni itu diganti virtual semua. Zoom kan sekarang bisa ribuan orang," paparnya.
Kalau rapat via daring terhambat infrastruktur telekomunikasi, kata dia, pemerintah harus segera mengatasinya supaya pelaksanaan pilkada terbebas dari ancaman klaster korona.
"Juga lebih aman dan mudah pertemuan umum dilarang saja. Kalau pun ada pertemuan dibatasi metode door to door campaign saja. Maksimal lima orang seperti aturan PSBB," ungkapnya.
Explore More