Pendidikan Berkualitas: Janji SDGs yang Masih Tertinggal di Indonesia  

Di sisi lain, Ombudsman menekankan zonasi masih penting untuk pemerataan dan memperingatkan penghapusan zonasi akan kembalikan ketimpangan “sekolah unggulan” yang makin sistemik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak bisa berjalan sendiri; tanpa peningkatan kualitas guru, fasilitas, dan koordinasi pemerintah, zonasi saja tak cukup mengangkat mutu pendidikan keseluruhan.

Kualitas Pendidikan: Hak Setiap Anak

Kualitas pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi seluruh warga negara. Setiap murid berhak mendapatkan guru yang kompeten, buku ajar yang relevan, dan lingkungan belajar kondusif. Kegagalan meratakan mutu pendidikan bukan hanya kegagalan mencapai SDG 4, tapi juga mengingkari jaminan hukum Indonesia tentang pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat harus memastikan perubahan kebijakan (seperti PPDB atau kurikulum baru) benar-benar meningkatkan keadilan pendidikan, bukan hanya mengganti nama ketimpangan. SDGs mengingatkan kita bahwasanya pendidikan berkualitas dan merata untuk semua warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama.

Dampak pandemik dan perubahan cepat teknologi menguji kesiapan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan yang sinergis dan perhatian serius dari berbagai pihak, Indonesia bisa menjawab tantangan dalam memajukan kualitas pendidikan dan mengatasi permasalahan pendidikan dengan mewujudkan guru yang berkualitas, kurikulum stabil, serta sarana prasarana merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan visi SDG 4, yaitu pendidikan layak untuk setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.