Pendidikan Berkualitas: Janji SDGs yang Masih Tertinggal di Indonesia  

Sabtu, 08 November 2025 - 18:16 WIB
loading...
A A A
Selain akses geografis, inkonsistensi kebijakan kurikulum menambah masalah. Dalam dekade terakhir Indonesia sudah berganti beberapa kurikulum besar, misalnya Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat selama pandemi, hingga Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan tanpa penyesuaian yang menyeluruh. Pergantian kebijakan setiap kali berganti menteri membuat guru dan sekolah kesulitan beradaptasi.

Bahkan, berdasarkan laporan resmi pemerintah, seringnya perubahan kurikulum karena pergantian kebijakan menteri membuat daerah terpencil sulit mengikuti inovasi pendidikan baru. Kondisi ini ironis karena pendidikan seharusnya memberi kepastian kualitas dan jalur pembelajaran yang konsisten. Akhirnya, yang terjadi justru murid dan guru terus-menerus “dibolak-balik” aturan kurikulum, sehingga pencapaian belajar menjadi tidak optimal.

Sistem Zonasi Indonesia dengan Jepang

Beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan sistem zonasi PPDB untuk meratakan akses sekolah. Kebijakan ini terinspirasi dari sistem pendidikan di Jepang, negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan unggul, meski implementasinya tidak sama. Jepang hanya menerapkan zonasi untuk SD dan SMP, sedangkan masuk SMA tetap berbasis prestasi peserta didik.

Selain itu, fasilitas dan kualitas guru antar sekolah di Jepang relatif sama dan merata, sehingga meski zonasi berjalan, kualitas pendidikan tetap setara. Hasilnya, prestasi murid di Jepang jauh mengungguli Indonesia. Misalnya di Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang merupakan salah satu evaluasi sistem pendidikan di dunia yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) setiap 3 tahun sekali, skor matematika siswa Jepang mencapai 536 (peringkat ke-5 dunia), sedangkan Indonesia hanya 388 (peringkat ke-69).

Hal tersebut terjadi karena di Indonesia sistem zonasi belum diikuti pemerataan mutu yang memadai. Banyak kritik menyebut zonasi justru gagal memenuhi harapan awal, karena kualitas sekolah favorit masih jauh di atas sekolah biasa. Anggota DPR Abdul Fikri Faqih bahkan menyatakan, setelah 7 tahun zonasi terus menimbulkan masalah berulang dan belum mampu menghapus “sekolah favorit”.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
1.000 Taruna Akmil Bakal...
1.000 Taruna Akmil Bakal Latih Siswa Sekolah Rakyat
Terbitkan SE Pengendalian...
Terbitkan SE Pengendalian Gratifikasi SPMB, KPK Soroti Calon Siswa Titipan
Ferdy Sambo Kuliah S2...
Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas Cibinong, Ini Penjelasan Ditjen Pemasyarakatan
Ekonomi Digital dan...
Ekonomi Digital dan Pendidikan: Peluang Besar atau Ancaman Baru?
Pendidikan di Antara...
Pendidikan di Antara Keinginan Pasar dan Janji Kesejahteraan
Pungutan Perpisahan...
Pungutan Perpisahan Dinilai Bebani Orang Tua, Legislator Perindo Minta Disdik Kota Medan Bertindak
Keterbatasan SDM Jadi...
Keterbatasan SDM Jadi Tantangan di Papua, Talius Tabuni Dukung Penguatan Program Beasiswa Puncak Cerdas
34 PTS yang Masuk THE...
34 PTS yang Masuk THE Sustainability Impact Ratings 2026
Prabowo Respons Usulan...
Prabowo Respons Usulan Tambahan Beasiswa Doktor bagi Dosen: Akan Kita Tindak Lanjuti
Rekomendasi
Rahasia Keharmonisan...
Rahasia Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Kisah Umar bin Khattab
IHSG Hari Ini Terjun...
IHSG Hari Ini Terjun Bebas 3,05% ke Level 5.643, Transaksi Cetak Rp15 Triliun
Sinopsis Microdrama...
Sinopsis Microdrama The Extraordinary House of Broken Hearts Eksklusif di V+Short
Berita Terkini
OTT KPK di Kuansing...
OTT KPK di Kuansing Riau Diduga Terkait Suap Jual Beli Jabatan Sekda
Polisi Tetapkan 3 Mantan...
Polisi Tetapkan 3 Mantan Pejabat Pertamina Niaga dan Samin Tan Tersangka Jual Beli BBM
OTT di Kuansing, KPK...
OTT di Kuansing, KPK Minta Bupati dan Sekda Menyerahkan Diri
PDIP Nonaktifkan Anggota...
PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha
Pakar: Putusan Nadiem...
Pakar: Putusan Nadiem Makarim Buktikan Hukum Tidak Tebang Pilih
Survei Puspoll Indonesia:...
Survei Puspoll Indonesia: Lebih dari 80 Persen Masyarakat Dukung Pilkada Langsung
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved