Ketum Rampai Nusantara Sebut Nggak Perlu Bicara Untung Rugi soal Proyek Kereta Cepat
Selasa, 21 Oktober 2025 - 20:49 WIB
loading...
Pemudik menunggu keberangkatan kereta cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Minggu (7/4/2024). Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar meminta kepada semua pihak tidak perlu berbicara untung rugi di balik kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, seperti halnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh . Menurutnya, ada salah cara berpikir ketika ada pihak yang selalu mengaitkan untung rugi dalam suatu kebijakan yang diambil negara.
"Ini kan bicara PSO (Public Service Obligation) yang salah satunya transportasi publik. Dan sudah ditegaskan juga memang nggak ada juga kalau bicara transportasi publik ya model kayak kereta cepat itu dan lain sebagainya, bicara untung rugi bahwa negara harus untung, kan nggak di situ," kata Semar dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (21/10/2025).
Dia menyebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat mengeluarkan kebijakan itu tentunya bukan secara individu. Status Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara.
Baca Juga: Tulah Ambisi Kereta Cepat
"Berarti itu memang berdasarkan apa yang dia pertimbangkan bahwa negara memerlukan itu, tidak hanya untung rugi," ujarnya.
Menurutnya, kalau kita bicara transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta semua rugi Rp800 miliar tiap tahun. "Kenapa Ubed (Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun) nggak ribut soal itu? Tapi bahwa memang itu akhirnya bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan sebagainya yang mencapai 65 triliun, ya menurut saya itu sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh," tuturnya.
Di acara yang sama, Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara. Dia mengungkapkan, proyek tersebut bahkan telah mencatat kerugian mencapai Rp4,1 triliun dalam satu tahun operasionalnya.
"Pembangunan dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip good governance. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi," kata Ubedilah.
"Ini kan bicara PSO (Public Service Obligation) yang salah satunya transportasi publik. Dan sudah ditegaskan juga memang nggak ada juga kalau bicara transportasi publik ya model kayak kereta cepat itu dan lain sebagainya, bicara untung rugi bahwa negara harus untung, kan nggak di situ," kata Semar dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (21/10/2025).
Dia menyebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat mengeluarkan kebijakan itu tentunya bukan secara individu. Status Jokowi sebagai presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara.
Baca Juga: Tulah Ambisi Kereta Cepat
"Berarti itu memang berdasarkan apa yang dia pertimbangkan bahwa negara memerlukan itu, tidak hanya untung rugi," ujarnya.
Menurutnya, kalau kita bicara transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta semua rugi Rp800 miliar tiap tahun. "Kenapa Ubed (Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun) nggak ribut soal itu? Tapi bahwa memang itu akhirnya bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan sebagainya yang mencapai 65 triliun, ya menurut saya itu sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh," tuturnya.
Di acara yang sama, Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara. Dia mengungkapkan, proyek tersebut bahkan telah mencatat kerugian mencapai Rp4,1 triliun dalam satu tahun operasionalnya.
"Pembangunan dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip good governance. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi," kata Ubedilah.
(zik)
Lihat Juga :
