Optimisme Pendidikan ke Depan
Senin, 13 Oktober 2025 - 15:39 WIB
loading...
A
A
A
Di samping revitalisasi satuan pendidikan, indikator optimisme lain terkait dengan digitalisasi pendidikan. Program ini telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi ini memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB. Digitalisasi pendidikan ini diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan keterampilan digital, serta mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi maupun numerasi.
Indikator optimisme lain adanya keputusan pemerintah terkait program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Pertama, Tunjangan Profesi bagi guru non-ASN sebesar Rp2 juta per orang untuk untuk lebih dari 785 ribu guru. Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) yang masing-masing Rp300 ribu bagi 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN. Ketiga, fasilitasi pengembangan karier S1/D4 yang menjangkau 16.197 guru dan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804 ribu. Keempat, insentif guru non-ASN yang masing-masing Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 diberikan selama 7 bulan yang disalurkan mulai Agustus-September 2025.
Indikator optimisme pendidikan lain terkait dengan penguatan pendidikan karakter yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Program ini mendorong lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan untuk menguatkan pribadi dan karakter positif bagi anak-anak Indonesia. G7KAIH itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program ini sudah menjadi suatu kegiatan yang tertata pada setiap satuan pendidikan di Indonesia.
Memastikan Keberlanjutan
Keberlanjutan kebijakan yang diterapkan menjadi menarik dan kaya akan pembahasan karena merupakan isu yang berdampak secara global dan dapat dibahas melalui berbagai sisi. Aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik dapat menjadi pokok bahasan dalam kajian mengenai keberlanjutan sebuah kebijakan. Keberlanjutan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek manajerial. Aspek ini memiliki karakteristik berbeda antara sektor publik dan sektor privat. Pada lingkup sektor publik. dimungkinkan adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu yang perlu dipastikan adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ini menjadi sebuah prinsip yang tidak dapat dihindari dalam setiap kebijakan. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk sinergi dalam implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Ini dapat mencegah tumpang tindih, konflik, dan pemborosan sumber daya. Di samping itu sinergi tersebut dalam mendorong implemenasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menarik bahwa Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta”. Konsep ini mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas untuk semua. Dalam implementasinya Kemendikdasmen mensinergikan catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media.
Indikator optimisme lain adanya keputusan pemerintah terkait program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Pertama, Tunjangan Profesi bagi guru non-ASN sebesar Rp2 juta per orang untuk untuk lebih dari 785 ribu guru. Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) yang masing-masing Rp300 ribu bagi 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN. Ketiga, fasilitasi pengembangan karier S1/D4 yang menjangkau 16.197 guru dan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804 ribu. Keempat, insentif guru non-ASN yang masing-masing Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 diberikan selama 7 bulan yang disalurkan mulai Agustus-September 2025.
Indikator optimisme pendidikan lain terkait dengan penguatan pendidikan karakter yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Program ini mendorong lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan untuk menguatkan pribadi dan karakter positif bagi anak-anak Indonesia. G7KAIH itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program ini sudah menjadi suatu kegiatan yang tertata pada setiap satuan pendidikan di Indonesia.
Memastikan Keberlanjutan
Keberlanjutan kebijakan yang diterapkan menjadi menarik dan kaya akan pembahasan karena merupakan isu yang berdampak secara global dan dapat dibahas melalui berbagai sisi. Aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik dapat menjadi pokok bahasan dalam kajian mengenai keberlanjutan sebuah kebijakan. Keberlanjutan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek manajerial. Aspek ini memiliki karakteristik berbeda antara sektor publik dan sektor privat. Pada lingkup sektor publik. dimungkinkan adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu yang perlu dipastikan adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ini menjadi sebuah prinsip yang tidak dapat dihindari dalam setiap kebijakan. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk sinergi dalam implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Ini dapat mencegah tumpang tindih, konflik, dan pemborosan sumber daya. Di samping itu sinergi tersebut dalam mendorong implemenasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menarik bahwa Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta”. Konsep ini mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas untuk semua. Dalam implementasinya Kemendikdasmen mensinergikan catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media.
(wur)
Lihat Juga :
