Transmisi Kebijakan

Lebih jauh, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada stimulus jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan koordinasi kebijakan yang konsisten, transparan, dan berbasis data. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang digulirkan memiliki landasan empiris yang kuat serta dievaluasi secara periodik untuk mengukur efektivitasnya.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha, sementara konsistensi kebijakan menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku ekonomi. Di sisi lain, keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan sektor riil harus dijaga agar tidak terjadi distorsi, seperti kelebihan likuiditas tanpa aktivitas produktif atau ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis bukti (evidence based), dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, manfaat dari kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Denyut Ekonomi dan Likuiditas

Dalam analogi perekonomian sebagai tubuh manusia, kualitas “darah” (dana) sama pentingnya dengan kekuatan “jantung” (perbankan). Jantung yang kuat mencerminkan sistem keuangan yang stabil dan likuid, sedangkan kualitas darah menggambarkan efisiensi serta keterjangkauan dana yang mengalir ke sektor-sektor ekonomi.

Data menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal saat ini berupaya menjaga keduanya tetap seimbang. Bank Indonesia, melalui Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Agustus 2025, menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,00% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah menggulirkan injeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan nasional.

Hingga 9 Oktober 2025, sekitar lebih dari 50% dana tersebut telah terserap, didukung oleh tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 2,65% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menjaga jantung tetap sehat dan darah tetap “jernih” – dalam arti dana yang likuid, terjangkau, dan tepat sasaran – telah berjalan relatif baik untuk memastikan aliran modal ke seluruh “organ” ekonomi.

Ironisnya, permasalahan muncul ketika “darah” ekonomi menjadi terlalu “kental”, yakni ketika biaya dana terlalu tinggi sehingga menghambat sirkulasi modal ke sektor riil. Data intermediasi keuangan menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,56% (yoy) pada Agustus 2025 – masih di bawah target nasional 8–11% – dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 86,05%.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun likuiditas di sistem keuangan relatif kuat akibat injeksi pemerintah, transmisi ke sektor produktif belum berjalan optimal. Sektor UMKM, yang paling sensitif terhadap suku bunga, menjadi pihak yang paling terdampak ketika biaya pembiayaan terlalu mahal. Pada konteks ini, kualitas dana menjadi faktor penentu.

Artinya, jika biaya modal tidak kompetitif atau distribusi dana terhambat oleh kebijakan dan prosedur, maka “darah” ekonomi tidak akan sampai ke “organ-organ” vital yang membutuhkan. Oleh sebab itu, diperlukan bauran kebijakan yang mendorong efisiensi biaya dana dan memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif agar efek pengganda ekonomi dapat tercapai.

Sebaliknya, ketika dana berbiaya rendah tersedia dan jantung sistem keuangan berfungsi optimal, denyut ekonomi akan berdenyut kuat dan stabil. Pada triwulan II-2025, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,12% (yoy), sementara pembiayaan UMKM dari lembaga keuangan – baik bank maupun non-bank – telah mencapai Rp1.876,3 triliun pada akhir 2024, atau sekitar 8,48% dari PDB nasional.