Polemik Jakarta PSBB Lagi, Rivalitas Pilpres 2024?
Minggu, 13 September 2020 - 14:21 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto disebut akan menjadi aktor di Pilpres 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Langkah ini dilakukan karena melihat tren naiknya penularan virus corona ( COVID-19 ) di Ibu Kota.
Keputusan ini ternyata menuai reaksi beragam. Ada yang mendukung tapi banyak pula yang menentangnya. Bahkan, pemerintah pusat yang diwakili Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkesan tidak sepakat dengan keputusan itu dengan pertimbangan ekonomi.
Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengaku melihat adanya rivalitas antara DKI Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan dan pemerintah pusat, termasuk para pendukungnya masing-masing. Menurutnya, hal ini cukup aneh karena Pemda DKI adalah subsistem pemerintahan nasional. Sifat hubungannya vertikal bukan horizontal. (Baca juga: Polemik Jakarta PSBB Lagi, Refly Harun Tunjukkan Pangkal Masalahnya )
"Yang sentimen Anies atau pro Anies sudah tidak proporsional lagi. Sama seperti sentimen Jokowi dan pro Jokowi sudah tidak proporsional lagi. Pilkada 2017 sudah selesai lama, harusnya kita bisa melihat ini secara objektif. Jadi aneh, ketika Anies menyatakan PSBB terjadi pro dan kontra. Tapi it's ok," kata Refly dalam video berjudul Pusat Kok Beroposisi ke Pemda DKI yang diunggah di channel Youtube-nya, Minggu (13/9/2020)..
Di luar itu, Refly juga mengendus adanya persaingan dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, aktor-aktor yang akan bertarung pada 2024 mulai terlihat.
"Anies Baswedan aktor tahun 2024, Erick Thohir menjadi ketua harian dia membawahi satuan gugus tugas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi juga sosok 2024, Airlangga Hartarto juga berkeinginan menjadi sosok 2024," ujar Refly. (Baca juga: Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024 )
Namun ia mengingatkan, negara Indonesia akan rusak dan membahayakan masyarakat jika para pemimpinnya sibuk berdebat, pencitraan, dan berpikiri untuk kepemimpinan ke depan. "Bukan bukan kepemimpinan hari ini yang harus melindungi rakyat, menyelamatkan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan menyejahterakan rakyat kalau mungkin di tengah COVID-19," katanya.
Keputusan ini ternyata menuai reaksi beragam. Ada yang mendukung tapi banyak pula yang menentangnya. Bahkan, pemerintah pusat yang diwakili Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkesan tidak sepakat dengan keputusan itu dengan pertimbangan ekonomi.
Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengaku melihat adanya rivalitas antara DKI Jakarta, dalam hal ini Anies Baswedan dan pemerintah pusat, termasuk para pendukungnya masing-masing. Menurutnya, hal ini cukup aneh karena Pemda DKI adalah subsistem pemerintahan nasional. Sifat hubungannya vertikal bukan horizontal. (Baca juga: Polemik Jakarta PSBB Lagi, Refly Harun Tunjukkan Pangkal Masalahnya )
"Yang sentimen Anies atau pro Anies sudah tidak proporsional lagi. Sama seperti sentimen Jokowi dan pro Jokowi sudah tidak proporsional lagi. Pilkada 2017 sudah selesai lama, harusnya kita bisa melihat ini secara objektif. Jadi aneh, ketika Anies menyatakan PSBB terjadi pro dan kontra. Tapi it's ok," kata Refly dalam video berjudul Pusat Kok Beroposisi ke Pemda DKI yang diunggah di channel Youtube-nya, Minggu (13/9/2020)..
Di luar itu, Refly juga mengendus adanya persaingan dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, aktor-aktor yang akan bertarung pada 2024 mulai terlihat.
"Anies Baswedan aktor tahun 2024, Erick Thohir menjadi ketua harian dia membawahi satuan gugus tugas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi juga sosok 2024, Airlangga Hartarto juga berkeinginan menjadi sosok 2024," ujar Refly. (Baca juga: Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024 )
Namun ia mengingatkan, negara Indonesia akan rusak dan membahayakan masyarakat jika para pemimpinnya sibuk berdebat, pencitraan, dan berpikiri untuk kepemimpinan ke depan. "Bukan bukan kepemimpinan hari ini yang harus melindungi rakyat, menyelamatkan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan menyejahterakan rakyat kalau mungkin di tengah COVID-19," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
