Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024

JAKARTA - Menteri-menteri dan pejabat pemerintah pusat diminta tidak membuat pernyataan-pernyataan yang terkesan asal beda dengan gubernur, terutama gubernur DKI Jakarta.

Pernyataan asal beda dinilai seolah membenarkan adanya persepsi jegal menjaga untuk kepentingan Pilpres 2024 . Tidak hanya itu, sikap asal beda itu juga terlihat aneh, lucu dan berbahaya.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitternya, @JimlyAS, Sabtu 12 September 2020.

"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," kata Jimly.( Baca juga: Airlangga Minta Pusat-Daerah Satu Bahasa dan Tindakan Tangani COVID-19 )

Polemik seputar beda pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ramai belakangan ini. Polemik itu muncul menyikapi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.

Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menepis pernyataan Anies yang khawatir mengenai kapasitas rumah sakit jika penyebaran Covid-19 di Ibu Kota tidak dikendalikan secara ketat.

Airlangga yang menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartato menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. ( )

Airlangga juga menilai pengumuman penerapan kembali PSBB pada Senin 14 September mendatang juga menjadi penyebab kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kamis 10 September 2020. Hal itu disampaikannya dalam Rakornas Kadin, Kamis kemarin.

Komentar juga diberikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Belum lama ini Agus mengkhawatirkan pelaksanaan PSBB akan menekan sektor menufaktur. Kondisi tersebut akan lebih parah jika daerah-daerah lain mengikuti keputusan DKI Jakarta.

Kebijakan PSBB DKI Jakarta jilid II juga disikapi Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Dia mengatakan penerapan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang. Menurut Agus, jika ruang gerak distribusi barang dibatasi maka bisa melumpuhkan perekonomian.