Polemik PSBB Perkuat Kesan Jegal Menjegal Pilpres 2024
Minggu, 13 September 2020 - 09:05 WIB
loading...
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri-menteri dan pejabat pemerintah pusat diminta tidak membuat pernyataan-pernyataan yang terkesan asal beda dengan gubernur, terutama gubernur DKI Jakarta.
Pernyataan asal beda dinilai seolah membenarkan adanya persepsi jegal menjaga untuk kepentingan Pilpres 2024 . Tidak hanya itu, sikap asal beda itu juga terlihat aneh, lucu dan berbahaya.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitternya, @JimlyAS, Sabtu 12 September 2020.
"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," kata Jimly.( Baca juga: Airlangga Minta Pusat-Daerah Satu Bahasa dan Tindakan Tangani COVID-19 )
Polemik seputar beda pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ramai belakangan ini. Polemik itu muncul menyikapi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.
Pernyataan asal beda dinilai seolah membenarkan adanya persepsi jegal menjaga untuk kepentingan Pilpres 2024 . Tidak hanya itu, sikap asal beda itu juga terlihat aneh, lucu dan berbahaya.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitternya, @JimlyAS, Sabtu 12 September 2020.
"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," kata Jimly.( Baca juga: Airlangga Minta Pusat-Daerah Satu Bahasa dan Tindakan Tangani COVID-19 )
Polemik seputar beda pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ramai belakangan ini. Polemik itu muncul menyikapi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.
