PPP Terbelah, Sejarah yang Terulang Kembali

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) kembali terbelah. Kali ini, konflik internal partai berlambang ka’bah itu melibatkan kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto .

Keduanya saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PPP periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Baca juga: Saling Klaim Mardiono Vs Agus Suparmanto, Siapa Menang?

Sejarah yang Terulang Kembali

Konflik internal partai yang didirikan pada 5 Januari 1973 tersebut bukan kali pertama terjadi. Konflik kala itu terjadi era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA).

Kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 23 Maret 2014 dianggap pemicunya lantaran dinilai sebagai perselingkuhan politik.

Emron Pangkapi yang saat itu menjabat Wakil Ketua Umum PPP mengatakan, kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014 di Stadion GBK serta menyatakan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden melanggar aturan partai.

Baca juga: Dualisme Kembali Terulang, PPP Makin Sulit ke Senayan

Emron menganggap koalisi partai baru dapat dilakukan setelah berlangsung pileg. "SDA, Djan Faried, dan KH Nur Muhammad Iskandar melanggar Pasal 10 ayat 1 d dan e bahwa melakukan perbuatan yang menjatuhkan PPP dan melanggar keputusan PPP yang ditetapkan secara sah," kata Emron ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 9 April 2014.

Upaya penggulingan SDA pun direspons dengan pemecatan terhadap sejumlah elite PPP. Mereka yang dipecat SDA ketika itu adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin (RY), Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Sumatera Utara Fadly Nursa, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe, serta Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaluddin.

Konflik tersebut melahirkan dua kubu, SDA versus Muhammad Romahurmuziy (Rommy). SDA mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk Pilpres 2014. Sedangkan Rommy Cs dukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Baca juga: Mardiono Vs Agus Suparmanto Saling Klaim, PPP Perlu Gelar Muktamar Ulang

SDA mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo setelah bertemu Prabowo dan elite Partai Gerindra di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat, 18 April 2014. Adapun sejumlah elite PPP yang berada di SDA antara lain Djan Faridz, Fernita Darwis, dan Epyardi.

Sedangkan kubu Rommy antara lain Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Reni Marlinawati, Joko Purwanto, Dini Mentari, Emalena Muslim, Aunur, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Siti Maryam, Siti Nurmala, dan Mahmud Yunus.

Dua kubu PPP yang berkonflik menghasilkan dua keputusan dari dua muktamar yang berbeda, yakni kubu Ketua Umum hasil Muktamar VIII Surabaya Rommy dan kubu Ketua Umum Djan Faridz hasil Muktamar VIII Jakarta.

Kemudian, Suryadharma yang ketika itu menjabat Menteri Agama (Menag) tersandung kasus korupsi. Dia ditahan di Rumah Tahanan Guntur Jakarta terkait korupsi penyelenggaraan haji usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 10 April 2015.

Setelah itu, salah satu elite PPP di kubu Rommy, Rachmat Yasin yang ketika itu menjabat Bupati Bogor ditangkap KPK dalam kasus suap terkait izin rancangan umum tata ruang di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

Pada Jumat, 8 April 2016, Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP kubu Rommy di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Saat itu, Jokowi langsung disambut oleh sejumlah petinggi PPP, antara lain Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Rommy.

Setelah SDA ditahan KPK, konflik ini masih berlanjut antara Rommy dengan Djan Faridz. Konflik tersebut dibawa ke pengadilan. Ujungnya, PPP memutuskan islah pada Desember 2019.

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar IX PPP yang dihelat 18-20 Desember 2020. Suharso terpilih secara aklamasi dan merupakan calon tunggal ketua umum PPP dalam Muktamar IX setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Rommy.

Suharso Monoarfa resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP oleh Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Senin (5/9/2022). Muhamad Mardiono kemudian ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

Mukernas hanya menetapkan Mardiono sebagai Plt Ketum, sementara untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih dijabat oleh Arwani Thomafi. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi membeberkan alasan pemecatan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum.

Baidowi mengungkapkan Suharso dipecat murni karena persoalan internal di PPP yang bermula dari keresahan kader partai melihat suara PPP yang menurun. "Ada persoalan dengan ketumnya. Kalau ibaratnya, kalau persoalannya dibuang itu tidak dibawa-bawa ke PPP. Terakhir soal persoalan yang amplop kiai itu," ujar Baidowi, Senin, (12/9/2022).

Diketahui, Suharso saat berpidato dalam pembekalan Anti korupsi Partai Politik di Gedung ACLC, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada 15 Agustus 2022 menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah pesantren. Dia mengaku kaget karena budaya memberikan amplop kepada kiai saat berkunjung.

Menurut Baidowi, akibat atau dampak atas pernyataan Suharso itu tak bisa dibendung. Tiga majelis bersurat kepada mahkamah partai terkait masalah tersebut. Suharso juga disurati untuk mundur.