DKI PSBB Lagi, PKPI: Kali Ini Harus Sampai Tuntas
Sabtu, 12 September 2020 - 04:16 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Dr. Edi Prasetyo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini lebih serius jika ingin memberlakukan PSBB kembali dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu.
"Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan pemprov menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi, serta dihapusnya ganjil-genap yang membuat cluster angkutan umum. Yang salah ya pemprov sendiri," kata Edi kepada SINDOnews, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: DKI Jakarta Perketat PSBB, Kemensos Fokus pada Distribusi Bansos yang Sedang Berjalan)
Edi berharap, PSBB kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Dia mengingatkan, pelaksanaannya tidak plin-plan, maksudnya jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, kemudian nanti diberlakukan lagi. "Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Sebut Pembatasan Sosial Berskala Mikro Lebih Efektif Tekan Covid-19)
Di sisi lain, Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. "Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karena itu, Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di jaman gubernur sebelumnya. Seharusnya, rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu," ujarnya. (Baca juga: Hari Ini, Pasien COVID-19 Dalam Perawatan Bertambah 2.373 Orang)
PKPI juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi. "Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," tandasnya.
"Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan pemprov menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi, serta dihapusnya ganjil-genap yang membuat cluster angkutan umum. Yang salah ya pemprov sendiri," kata Edi kepada SINDOnews, Jumat (11/9/2020). (Baca juga: DKI Jakarta Perketat PSBB, Kemensos Fokus pada Distribusi Bansos yang Sedang Berjalan)
Edi berharap, PSBB kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Dia mengingatkan, pelaksanaannya tidak plin-plan, maksudnya jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, kemudian nanti diberlakukan lagi. "Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Sebut Pembatasan Sosial Berskala Mikro Lebih Efektif Tekan Covid-19)
Di sisi lain, Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. "Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karena itu, Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di jaman gubernur sebelumnya. Seharusnya, rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu," ujarnya. (Baca juga: Hari Ini, Pasien COVID-19 Dalam Perawatan Bertambah 2.373 Orang)
PKPI juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi. "Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," tandasnya.
Lihat Juga :
