Reshuffle Menteri Keuangan: Perbedaan Visi Ekonomi hingga Respons Pasar

1) meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas; dan

2) menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Baca juga: Postingan Budi Arie Diserbu Sindiran Netizen usai Kena Reshuffle Kabinet

Respons Pasar: Kesan Awal Wajar

Sehari setelah pelantikan, Ariyo mengungkapkan IHSG mengalami penurunan, yang menurutnya merupakan reaksi pasar yang wajar. Dikatakannya, pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru.

“Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi “ATM tanpa batas” yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas. “Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Dia mengatakan, yang menjadi kunci adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu. “Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” pungkasnya.