Kasus Affan Kurniawan, Komnas HAM Butuh CCTV Lengkap untuk Menguatkan Putusan Pelanggaran
Selasa, 02 September 2025 - 16:17 WIB
loading...
A
A
A
Mabes Polri langsung mengusut peristiwa tersebut. Dalam hal ini, Propam langsung menahan 7 anggota Brimob.
Dalam prosesnya, Propam Polri membagi dua kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 anggota Brimob. Dua anggota masuk kategori pelanggaran berat, sementara lima lainnya masuk kategori sedang.
Pelanggaran berat dilakukan oleh Kompol Cosmas Kaju Gae, Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di depan sebelah kiri driver. Bripka Rohmat, anggota Brimob Polda Metro Jaya selaku pengemudi rantis.
Kemudian, 5 anggota lain masuk kategori pelanggaran sedang yaitu Aipda M Rohyani, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Briptu Danang, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Bripda Mardin, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Bharaka Jana Edi, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; serta Bharaka Yohanes David, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya.
Propam Polri menyatakan untuk pelanggaran berat dapat berujung pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan pidana. Sedangkan, pelanggaran sedang diputuskan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi berupa penempatan khusus, mutasi atau demosi, penundaan pangkat, maupun penundaan pendidikan.
Dalam prosesnya, Propam Polri membagi dua kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 anggota Brimob. Dua anggota masuk kategori pelanggaran berat, sementara lima lainnya masuk kategori sedang.
Pelanggaran berat dilakukan oleh Kompol Cosmas Kaju Gae, Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di depan sebelah kiri driver. Bripka Rohmat, anggota Brimob Polda Metro Jaya selaku pengemudi rantis.
Kemudian, 5 anggota lain masuk kategori pelanggaran sedang yaitu Aipda M Rohyani, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Briptu Danang, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Bripda Mardin, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; Bharaka Jana Edi, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya; serta Bharaka Yohanes David, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya.
Propam Polri menyatakan untuk pelanggaran berat dapat berujung pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan pidana. Sedangkan, pelanggaran sedang diputuskan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi berupa penempatan khusus, mutasi atau demosi, penundaan pangkat, maupun penundaan pendidikan.
(jon)
Lihat Juga :
