Aktivis HAM Minta Masyarakat Taat Hukum dan Tidak Anarkis saat Sampaikan Aspirasi

JAKARTA - Aktivis HAM senior Robertus Robet menyoroti rangkaian demo di berbagai daerah yang berujung pada tindakan anarkis. Terlebih tak sedikit demo berujung pada aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang tentu merugikan masyarakat karena harus ada biaya lagi untuk melakukan perbaikan.

Robet berpendapat, aksi demonstrasi belakangan ini dilatari oleh resultante pelbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. “Dipicu oleh kemarahan rakyat terhadap kultur elitisme politisi kita yang dianggap tidak peka dan memandang rendah kesusahan rakyat,” ujar dia kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Dia menyebut setiap aksi mencerminkan representasi dari berbagai tuntutan sosial di dalam masyarakat. Dalam kajian ilmiah, mesti dilihat dalam kerangka struktural. Selama ini dalam tradisi protes di Indonesia, Robet menyebut gerakan mahasiswa selalu yang paling kuat mengambil tempat.

Baca juga: Ingatkan Aksi Unjuk Rasa Harus Tertib, Ketua KNPI Maluku: Jangan Mau Ditunggangi



“Namun, dalam negara demokratis perlu dijaga agar aksi protes mengambil bentuk dan artikulasi yang juga etis secara demokratis yakni: mengedepankan otonomi, substansi yang deliberatif dan rasional serta mengandalkan retorika yang sehat,” kata dia.

Robet yang juga sosiolog dari UNJ itu meminta agar massa bisa lebih cerdas dan menahan diri ketika ada provokator yang berusaha mengajak rusuh saat demo berlangsung. Sebab, dia meyakini massa pada intinya hanya ingin menyuarakan keluh kesahnya kepada pemerintah dan dicarikan solusinya.

Dia menyebut tindakan-tindakan anarkis selalu dilakukan oleh para provokator yang ingin memperkeruh situasi di lapangan. “Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dan civil society mesti juga memastikan agar aksi selalu mengambil jalan dan metode damai tanpa kekerasan, retorika yang substantif dan rasional,” kata dia.

Baca juga: Noel Terjerat Rasuah, Saatnya Bersihkan Pejabat Serakah

Dia menyebut hal itu memberikan ciri dan identitas gerakan civil society dengan perusuh. “Juga perlu ada kesadaran bahwa Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam krisis. Karena apabila terjadi krisis, rakyat kecil akan menjadi pihak yang paling menderita,” sambung dia.

Selain itu, dia meminta kepada para aparat juga bisa lebih humanis dalam menghadapi massa yang ada di lapangan. Hal tersebut supaya menghindari tindakan kekerasan yang berujung ricuh.

“Jalan humanis dan dialogis mesti selalu dikedepankan untuk mengindari kekerasan. Kanal-kanal komunikasi perlu dibuka juga untuk menghindari kebuntuan misalnya dengan melakukan dialogdi kampus, debat di legislatif dan musyawarah antaraktor di pendopo pemerintahan,” pungkasnya.