Luncurkan Program Satu Data untuk Semua, Kemendagri: Agar Kebijakan Tepat Sasaran
Jum'at, 29 Agustus 2025 - 16:16 WIB
loading...
Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri meluncurkan Program Satu Data untuk Semua. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) meluncurkan Program Satu Data untuk Semua. Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan. “Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Menurut Teguh, Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.
Baca juga: Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah
Teguh menjelaskan, Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. “Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ucapnya.
Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegasnya.
Teguh menambahkan, akses data tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta. “Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” jelasnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan dan Kemenkes Optimalkan Integrasi Data untuk Percepat Analisis JKN
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan. “Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Menurut Teguh, Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.
Baca juga: Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah
Teguh menjelaskan, Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. “Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ucapnya.
Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegasnya.
Teguh menambahkan, akses data tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta. “Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” jelasnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan dan Kemenkes Optimalkan Integrasi Data untuk Percepat Analisis JKN
Lihat Juga :
