Komisi VIII DPR Dorong Transformasi BPH Menuju Kementerian Haji, Wakaf, dan Umrah

Lebih jauh, isu kapitalisasi haji menjadi sorotan penting, di mana dana haji yang dikelola secara profesional dapat menjadi instrumen pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji tanpa membebani jemaah. Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi mutlak dengan payung hukum yang jelas.

Ketua Panitia FGD H Harun K Rumpa menyatakan haji bukan hanya soal manajemen perjalanan, tetapi juga amanah besar pelayanan umat. Karena itu, ekosistem haji harus dibangun secara menyeluruh dengan kapitalisasi dana haji yang sehat, tata kelola yang transparan, serta penguatan kelembagaan melalui undang-undang.

“Lewat FGD ini, kami ingin memastikan BPH, BPKH, dan para pakar duduk bersama untuk melahirkan terobosan, sehingga penyelenggaraan haji 2026 benar-benar memberikan pengalaman ibadah yang nyaman, tertib, mabrur sepanjang umur, dan berkesan bagi jemaah,” katanya.

Hasil diskusi ini akan menjadi masukan krusial bagi penyusunan regulasi baru dan langkah strategis pembentukan Kementerian Haji, Wakaf, dan Umrah, yang diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus kebutuhan umat dalam penyelenggaraan haji yang semakin kompleks.