Bangun Konten Medsos Berkualitas
Jum'at, 11 September 2020 - 06:23 WIB
loading...
A
A
A
Youtuber Akhmad Ridha Ardhillah alias Rio Ardhillah mengatakan, menjadi kreator konten yang cerdas harus dimulai dari mindset. Termasuk jika ingin mencerdaskan bangsa dan memberikan nilai yang bagus untuk masyarakat, pasti konten yang dibuat akan diarahkan ke sana. “Harus dimulai dulu dari mindset-nya. Kalau semata-mata hanya mencari views, bukan values, itu pasti akan menghalalkan segala cara,” kata Rio.
Hanya saja semua itu kembali lagi pada pasar Indonesia. Konten edukatif, inspiratif memang sangat kurang. Di sisi lain kreator konten juga harus bisa bertahan di situasi pandemi yang terjadi saat ini. (Baca juga: Inilah Negara-negara di Dunia yang Memiliki Hulu Ledak Nuklir)
Untuk membuat konten menjadi viral, lanjut Rio, rumusnya ada dua, yaitu based on trend dan relateable dengan apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Menurut dia, based on trend justru terkadang disalahartikan banyak orang. Padahal anak muda harus bisa menyaring mana tren yang baik dan buruk. Sementara itu konten relateable umumnya bisa dikaitkan dengan karakter penonton Indonesia yang tidak ingin berpikir terlalu berat. Bisa menyajikan konten yang “receh”, tetapi tetap ada nilai edukasi.
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mengatakan, bagi sebagian orang, masih ada yang beranggapan bahwa medsos tidak menarik jika tidak diisi berita yang sifatnya hoaks. Fakta ini harus diubah dengan konten-konten yang sifatnya membangun pemikiran positif karena konten negatif, apalagi yang berbau provokatif, bisa sangat berbahaya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini Komisi I DPR masih melakukan pembahasan dengan beberapa mitra baik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani konten-konten berbau hoaks.
Saat ini konten medsos bernada negatif cenderung dominan dan kerap mencuri perhatian publik. Karena itu Komisi I DPR mendorong Kementerian Kominfo untuk membentuk data center yang dikoneksikan dengan beberapa lembaga atau kementerian sehingga semua konten yang beredar di medsos bisa dipantau dan diverifikasi. "Jika ada konten-konten negatif bisa dikendalikan pemerintah. Jangan sampai konten-konten negatif seperti hoaks ini terus dimainkan," tutur politikus asal Papua itu.
Komisi I juga mendorong untuk segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya UU tersebut, ke depan akan ada kepastian dan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk menggunakan medsos secara patut. (Lihat videonya: Mengenang Perjuangan Tentara Pelajar di Monumen Rejodani)
Senada dengan Yan Mandenas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta negara membuat regulasi yang mengatur dan membatasi semua konten yang bisa berakibat pada misalnya pornografi, memicu kekerasan terutama hoaks, atau yang memiliki dampak pada keutuhan bangsa. (Faorick Pakpahan/F.W. Bahtiar/Abdul Rochim)
Hanya saja semua itu kembali lagi pada pasar Indonesia. Konten edukatif, inspiratif memang sangat kurang. Di sisi lain kreator konten juga harus bisa bertahan di situasi pandemi yang terjadi saat ini. (Baca juga: Inilah Negara-negara di Dunia yang Memiliki Hulu Ledak Nuklir)
Untuk membuat konten menjadi viral, lanjut Rio, rumusnya ada dua, yaitu based on trend dan relateable dengan apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Menurut dia, based on trend justru terkadang disalahartikan banyak orang. Padahal anak muda harus bisa menyaring mana tren yang baik dan buruk. Sementara itu konten relateable umumnya bisa dikaitkan dengan karakter penonton Indonesia yang tidak ingin berpikir terlalu berat. Bisa menyajikan konten yang “receh”, tetapi tetap ada nilai edukasi.
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mengatakan, bagi sebagian orang, masih ada yang beranggapan bahwa medsos tidak menarik jika tidak diisi berita yang sifatnya hoaks. Fakta ini harus diubah dengan konten-konten yang sifatnya membangun pemikiran positif karena konten negatif, apalagi yang berbau provokatif, bisa sangat berbahaya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini Komisi I DPR masih melakukan pembahasan dengan beberapa mitra baik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani konten-konten berbau hoaks.
Saat ini konten medsos bernada negatif cenderung dominan dan kerap mencuri perhatian publik. Karena itu Komisi I DPR mendorong Kementerian Kominfo untuk membentuk data center yang dikoneksikan dengan beberapa lembaga atau kementerian sehingga semua konten yang beredar di medsos bisa dipantau dan diverifikasi. "Jika ada konten-konten negatif bisa dikendalikan pemerintah. Jangan sampai konten-konten negatif seperti hoaks ini terus dimainkan," tutur politikus asal Papua itu.
Komisi I juga mendorong untuk segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya UU tersebut, ke depan akan ada kepastian dan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk menggunakan medsos secara patut. (Lihat videonya: Mengenang Perjuangan Tentara Pelajar di Monumen Rejodani)
Senada dengan Yan Mandenas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta negara membuat regulasi yang mengatur dan membatasi semua konten yang bisa berakibat pada misalnya pornografi, memicu kekerasan terutama hoaks, atau yang memiliki dampak pada keutuhan bangsa. (Faorick Pakpahan/F.W. Bahtiar/Abdul Rochim)
(ysw)
Lihat Juga :
