80 Tahun Kemerdekaan, Menguatkan Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

Bencana alam yang sering terjadi harus dapat teratasi dengan kesiapan tingkat tinggi satuan-satuan TNI di seluruh penjuru tanah air. Dengan menguatkan kemampuan mitigasi, penanganan dampak bencana secepat mungkin bisa dilakukan dalam tahapan penanggulangan bencana. Selain agar rakyat terdampak dapat sebanyak mungkin terselamatkan, juga program pembangunan dapat kembali berjalan pasca bencana.

Demikian juga dengan tingkat keberhasilan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terkait kedaulatan seperti penanganan separatis, terorisme, konflik horisontal dan pengamanan perbatasan menjadi ukuran keberhasilan pengembangan satuan TNI ini menjaga kedaulatan Indonesia.

Penyebaran satuan TNI yang telah dilakukan saat ini juga membawa harapan akan meningkatnya taraf kehidupan ekonomi di daerah, pembangunan pangkalan baru TNI di daerah akan menggerakan ekonomi masyarakat dan menambah perputaran fiskal, penambahan anggaran untuk pengembangan satuan TNI tentunya akan memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, selain bergulirnya anggaran ke daerah akan terjadi juga pengembangan sentra baru ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja sekitar pangkalan/markas baru TNI.

Bertambahnya prajurit baru untuk mengawaki satuan-satuan baru TNI menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di daerah, mereka otomatis akan membelanjakan sebagian pendapatannya untuk berbelanja di daerah tempat mereka bertugas. Peningkatan standar pengamanan rantai pasok hilirisasi di semua kawasan dan sentra ekonomi seperti pelabuhan, kawasan industri, jalur pertambangan dan energi, serta obyek vital lainnya.

Pengawalan dan perbantuan pengawasan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis dan program ketahanan pangan nasional harus lebih tertata dan terselenggara dengan baik. Di sini peran Kodam-Kodam sangat dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, dengan digelarnya batalyon-batalyon teritorial pembangunan harus dapat memastikan peran kekuatan TNI mengawal suksesnya rencana pembangunan nasional yang direncanakan.

Di sisi lain muncul juga keraguan dan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap program ini. Hal ini karena tentunya sebuah program besar seperti ini akan banyak membutuhkan tenaga, pikiran dan anggaran untuk menjalankannya. Akibatnya, efektifisme dan beban fiskal yang muncul dari program ini akan ramai dipertanyakan. Penambahan struktur jangan sampai membuat bengkak biaya tanpa hasil terukur.

Ini salah satu kekhawatiran utama para pengamat. Selain itu, dengan perubahan nomenklatur dan bertambahnya komando kewilayahan atau Kodam dan pengembangan organisasi TNI yang lebih besar dan luas, harus menjawab kekhawatiran akan munculnya ‘tumpang tindih’ komando pengendalian. Diharapkan komando pengendalian dari pengembangan organisasi TNI ini harus lebih sederhana dan tidak rumit.

Muncul juga sikap skeptis beberapa kelompok publik yang menganggap ini sebagai bagian dari program militerisme yang akan rentan mengakibatkan perilaku oknum TNI yang akan melanggar HAM. Ketakutan ini sudah menjadi hal yang wajar dimunculkan ketika TNI ‘menggeliat’ karena beberapa kasus HAM yang melibatkan anggota TNI menjadi perhatian para pemerhati HAM.

Keraguan ini harus dijawab dengan meningkatkan kualitas pemahaman prajurit TNI terhadap norma hukum hak asasi manusia yang selama ini tentunya sudah diajarkan dalam setiap kurikulum pendidikan TNI di semua strata. Namun, dengan direkrutnya para prajurit baru, pemahaman dan kepekaan prajurit TNI harus lebih meningkat.

Prajurit TNI di era kini harus lebih tertib hukum dan mematuhi HAM, agar rasa aman masyarakat akan lebih meningkat, tanpa ada hak warga negara yang terganggu dan kehadiran satuan-satuan baru TNI beserta seluruh prajurit yang mengawakinya. TNI harus menciptakan zero tolerance pelanggaran HAM dengan penegakan disiplin yang dilakukan seluruh prajurit dari semua strata kepangkatan. Dengan upaya ini, akan membuat kepercayaan masyarakat kepada TNI menjadi lebih kuat dengan minimnya oknum prajurit yang melanggar hukum dan HAM.

Pembentukan satuan-satuan baru TNI sebagai penjabaran pertahanan pulau-pulau besar adalah investasi keamanan untuk memastikan mesin pembangunan berputar stabil hingga 2045. Reformasi organisasi TNI yang di antaranya pengembangan komando kewilayahan di tiga matra TNI, peningkatan level kepemimpinan pasukan khusus dan pasukan elit angkatan ke level bintang tiga ditujukan untuk memperkuat kesiapan joint operation dan mempercepat decision-action cycle di tiap poros.

Selanjutnya publik menginginkan kualitas pertahanan-keamanan wilayah yang semakin terasa, biaya yang wajar, dan akuntabilitas nyata, peningkatan kualitas SDM TNI dengan peta jalan berkelanjutan. Juga metrik kinerja yang terukur, quick wins yang kasatmata, serta kepatuhan seluruh prajurit TNI terhadap hukum dan HAM.

TNI bukan hanya memperkuat daya tangkal, tetapi memperkuat simpul persatuan Indonesia, menumbuhkan kepercayaan sosial dan penguatan kesejahteraan rakyat, yang menjadi modal utama agar program Presiden Prabowo berjalan berkesinambungan lintas periode. Indonesia mengirim pesan yang gamblang: pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan berjalan beriringan dijaga dari darat, laut, dan udara oleh kekuatan yang berdiri kokoh di tanahnya sendiri.
Dirgahayu Indonesia.. Merdeka !!!