80 Tahun Kemerdekaan, Menguatkan Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

Letjen TNI Mohamad Hasan
Komandan Kodiklat TNI AD

INDONESIA tengah memasuki fase baru pembangunan menyongsong 80 tahun kemerdekaan: infrastruktur besar tersebar, koridor industri tumbuh, dan pemerintahan baru yang lebih mandiri. Di saat yang sama, lanskap ancaman dari konflik maritim hingga disrupsi siber kian multidimensi.

Dalam konteks inilah, gagasan pertahanan pulau-pulau besar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi penopang strategis agar pembangunan nasional berjalan aman dan pasti. Esensinya sederhana tetapi kuat: setiap pulau besar berdiri sebagai poros pertahanan yang mandiri, siap merespons ancaman tanpa menunggu pengerahan dari pusat.

Konsep ini menemukan landasan kebijakan pada dua dokumen kunci. Pertama, Asta Cita delapan misi pemerintahan yang secara eksplisit menempatkan penguatan pertahanan sebagai prasyarat kemajuan dan pemerataan pembangunan. Ia bukan hanya slogan politik, melainkan agenda kerja yang menautkan keamanan dengan produktivitas, pemerataan, dan daya saing daerah.

Kedua, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mematok koridor pembangunan jangka panjang dan menuntut stabilitas keamanan lintas dekade. Dengan kata lain, pertahanan pulau besar adalah “jembatan” agar target di ulang tahun kemerdekaan ke-80 RI menuju “Indonesia Emas 2045” tak menjadi janji kosong.

Presiden Prabowo Subianto sangat sadar bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan butuh pertahanan kuat agar prosesnya tidak terganggu oleh ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Indonesia butuh daya tangkal kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan seluruh kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berlimpah.

Seperti pidato Prabowo Subianto saat upacara gelar pasukan dan pengukuhan satuan baru TNI di Batujajar pada 10 Agustus 2025, “Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita.”

Mengapa “Pulau Besar” sebagai Poros?

Secara geostrategis, lima atau enam pulau besar adalah simpul konsentrasi penduduk, pusat logistik, dan pintu masuk jalur niaga. Pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Bali memiliki peran krusial dalam pembangunan, terutama terkait konteks negara kepulauan seperti Indonesia.

Pulau-pulau tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Bahkan, pulau-pulau besar sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi utama dengan keberadaan pelabuhan, bandara, dan pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah. Di samping itu, pulau-pulau besar juga menjadi titik fokus investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus di pulau-pulau besar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing. Pulau-pulau besar juga memiliki potensi pengembangan berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga pariwisata.

Pusat-pusat industri dan perdagangan di pulau-pulau besar dapat pula menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor maritim dan perikanan di pulau-pulau besar juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Menempatkan kapabilitas tempur, komando, dan dukungan logistik yang memadai di setiap poros akan mengurangi response time, memutus ketergantungan pada mobilisasi jarak jauh, serta memperkuat deterensi baik terhadap ancaman konvensional (pelanggaran kedaulatan, krisis di ALKI/ZEE) maupun nonkonvensional (siber, konflik sosial, terorisme, bencana).

Kebijakan terbaru dengan penambahan enam Kodam baru dan menyebarkan grup-grup Kopassus ke lima pulau besar menegaskan arah ini. Kekuatan pasukan khusus yang hadir dekat sumber ancaman dimaksudkan agar tindak awal bisa dilaksanakan mandiri bersama komando kewilayahan dan satuan pendukung lainnya.

Demikian juga pengembangan satuan Marinir dan Kopasgat sebagai pasukan pemukul TNI AL dan TNI AU di seluruh pulau-pulau besar. Dua pasukan khusus ini memperkuat daya tangkal terhadap ancaman yang terjadi di ruang udara dan lautan. Penguatan pulau-pulau besar dengan menempatkan kekuatan pertahanan yang mampu mengantisipasi setiap ancaman merupakan bagian dari skenario Asta Cita untuk menjamin keberlangsungan program-program pembangunan yang saat ini gencar dilakukan.

Kehadiran satuan-satuan baru TNI juga akan meningkatkan daya saing daerah, mendorong penguatan local content industri pertahanan, memicu klaster MRO, amunisi/propelan, dan dual-use tech yang efeknya menyebarkan pusat pertumbuhan bukan hanya di Jawa.

Sinyal Reformasi Organisasi TNI

Arah kebijakan organisasi TNI ikut disetel. Perpres Nomor 84 Tahun 2025 mengubah kepemimpinan pasukan Kopassus dari Komandan Jenderal menjadi Panglima Kopassus dengan pangkat bintang tiga. Dengan perpres tersebut, dikembangkan satuan Kopassus di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sebelumnya satuan-satuan Kopassus terkonsentrasi di pulau Jawa.

Demikian juga dengan satuan elit TNI AL dan TNI AU: Marinir dan Kopasgat, para komandan korps berganti nama menjadi Panglima dan dinaikkan pangkatnya dari bintang dua menjadi bintang tiga dengan pengembangan kesatuannya di pulau-pulau besar. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan nomenklatur. Dengan pangkat bintang tiga hal itu akan lebih menuntut rentang kendali, otoritas interoperabilitas, dan kesiapan operasi lintas-matra yang lebih tinggi dengan wilayah tanggung jawab lebih luas.

Perpres Nomor 84 Tahun 2025 menggantikan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada era Presiden Joko Widodo. Sementara Perpres Nomor 85 Tahun 2025 menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 yang diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Kedua perpres itu menambah wewenang TNI dan Kemhan serta berisi pembentukan struktur jabatan baru di TNI dan Kemenhan.

Di Mabes TNI, terjadi pengisian kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang lama tidak diisi. Juga status Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI dan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI yang selama ini dihuni perwira tinggi (pati) TNI bintang dua dinaikkan bintang tiga. Tentu saja, nomenklatur pos tersebut berubah seiring dengan dinaikkan pejabat yang menduduki Asops dan Asrenum Panglima TNI.

Perubahan ini menjadi konsekuensi dari pengembangan satuan TNI yang lebih besar dan tanggung jawab wilayah yang lebih luas, tugas Asisten Operasi dan Asisten Perencanaan umum Panglima TNI menjadi lebih kompleks dalam perencanaan dan operasional TNI seiring pengembangan satuan-satuan TNI yang berjalan.

Pada upacara gelar pasukan operasional dan pengukuhan satuan baru TNI di Landasan Udara Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar pada 10 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan (BTP), 1 brigade Infanteri Marinir, 1 resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP), 5 Batalyon Infanteri Marinir dan 5 Batalyon Kopasgat.

Reformasi organisasi TNI ini bukan hanya untuk memperbanyak satuan TNI, memperluas ruang jabatan dan menaikkan jenjang kepangkatan. Reformasi organisasi TNI ini untuk mengimbangi kebutuhan komando dan kendali tugas tanggung jawab TNI menjawab konsep pertahanan pulau-pulau besar yang menjadi perhatian utama.

Seperti masih disampaikan saat di Batujajar, "Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Dari pada dijajah kembali, lebih baik kita mati."

Menjawab Harapan dan Keraguan

Pengembangan satuan TNI dengan reformasi organisasinya diharapkan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dan mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, dengan pengembangan satuan dan reformasi organisasi TNI saat ini, TNI harus mempunyai ukuran keberhasilan yang mampu menjawab harapan dan keraguan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pengembangan dan reformasi organisasi TNI telah mendapatkan tanggapan beragam dari publik. Harapan-harapan baru akan muncul seiring optimisme masyarakat terhadap kinerja TNI yang lebih baik dan profesional. TNI dengan polesan terbarunya diharapkan mampu memperkuat kepercayaan diri pemerintah untuk melanjutkan pembangunan menuju era keemasan bangsa Indonesia. Juga meningkatnya rasa aman di daerah terutama di koridor industri/IKN, ALKI/EEZ, bandara dan pelabuhan.

Peresmian 6 Kodam, 14 Kodaeral, dan 3 Kodau akan dipandang positif bila diikuti pelayanan keamanan dan tingkat kenyamanan yang terasa sampai tingkat provinsi/ kabupaten. Harapan lain publik dinyatakan dengan keinginan meningkatnya profesionalisme dan netralitas politik TNI, reformasi organisasi dibaca sebagai penguatan pertahanan, bukan perluasan peran TNI di ruang sipil.

Di bagian lain harapan akan meningkatnya kecepatan respons TNI terhadap penanggulangan bencana dan penanganan gangguan keamanan masyarakat muncul setelah digelarnya program ini. Harapan lainnya, dislokasi pasukan manuver TNI yang merata di seluruh pulau besar, menambah keyakinan akan kehadiran cepat pasukan TNI di saat bencana dan gangguan keamanan tanpa harus menunggu perbantuan dari pusat.

Bencana alam yang sering terjadi harus dapat teratasi dengan kesiapan tingkat tinggi satuan-satuan TNI di seluruh penjuru tanah air. Dengan menguatkan kemampuan mitigasi, penanganan dampak bencana secepat mungkin bisa dilakukan dalam tahapan penanggulangan bencana. Selain agar rakyat terdampak dapat sebanyak mungkin terselamatkan, juga program pembangunan dapat kembali berjalan pasca bencana.

Demikian juga dengan tingkat keberhasilan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terkait kedaulatan seperti penanganan separatis, terorisme, konflik horisontal dan pengamanan perbatasan menjadi ukuran keberhasilan pengembangan satuan TNI ini menjaga kedaulatan Indonesia.

Penyebaran satuan TNI yang telah dilakukan saat ini juga membawa harapan akan meningkatnya taraf kehidupan ekonomi di daerah, pembangunan pangkalan baru TNI di daerah akan menggerakan ekonomi masyarakat dan menambah perputaran fiskal, penambahan anggaran untuk pengembangan satuan TNI tentunya akan memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, selain bergulirnya anggaran ke daerah akan terjadi juga pengembangan sentra baru ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja sekitar pangkalan/markas baru TNI.

Bertambahnya prajurit baru untuk mengawaki satuan-satuan baru TNI menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di daerah, mereka otomatis akan membelanjakan sebagian pendapatannya untuk berbelanja di daerah tempat mereka bertugas. Peningkatan standar pengamanan rantai pasok hilirisasi di semua kawasan dan sentra ekonomi seperti pelabuhan, kawasan industri, jalur pertambangan dan energi, serta obyek vital lainnya.

Pengawalan dan perbantuan pengawasan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis dan program ketahanan pangan nasional harus lebih tertata dan terselenggara dengan baik. Di sini peran Kodam-Kodam sangat dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, dengan digelarnya batalyon-batalyon teritorial pembangunan harus dapat memastikan peran kekuatan TNI mengawal suksesnya rencana pembangunan nasional yang direncanakan.

Di sisi lain muncul juga keraguan dan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap program ini. Hal ini karena tentunya sebuah program besar seperti ini akan banyak membutuhkan tenaga, pikiran dan anggaran untuk menjalankannya. Akibatnya, efektifisme dan beban fiskal yang muncul dari program ini akan ramai dipertanyakan. Penambahan struktur jangan sampai membuat bengkak biaya tanpa hasil terukur.

Ini salah satu kekhawatiran utama para pengamat. Selain itu, dengan perubahan nomenklatur dan bertambahnya komando kewilayahan atau Kodam dan pengembangan organisasi TNI yang lebih besar dan luas, harus menjawab kekhawatiran akan munculnya ‘tumpang tindih’ komando pengendalian. Diharapkan komando pengendalian dari pengembangan organisasi TNI ini harus lebih sederhana dan tidak rumit.

Muncul juga sikap skeptis beberapa kelompok publik yang menganggap ini sebagai bagian dari program militerisme yang akan rentan mengakibatkan perilaku oknum TNI yang akan melanggar HAM. Ketakutan ini sudah menjadi hal yang wajar dimunculkan ketika TNI ‘menggeliat’ karena beberapa kasus HAM yang melibatkan anggota TNI menjadi perhatian para pemerhati HAM.

Keraguan ini harus dijawab dengan meningkatkan kualitas pemahaman prajurit TNI terhadap norma hukum hak asasi manusia yang selama ini tentunya sudah diajarkan dalam setiap kurikulum pendidikan TNI di semua strata. Namun, dengan direkrutnya para prajurit baru, pemahaman dan kepekaan prajurit TNI harus lebih meningkat.

Prajurit TNI di era kini harus lebih tertib hukum dan mematuhi HAM, agar rasa aman masyarakat akan lebih meningkat, tanpa ada hak warga negara yang terganggu dan kehadiran satuan-satuan baru TNI beserta seluruh prajurit yang mengawakinya. TNI harus menciptakan zero tolerance pelanggaran HAM dengan penegakan disiplin yang dilakukan seluruh prajurit dari semua strata kepangkatan. Dengan upaya ini, akan membuat kepercayaan masyarakat kepada TNI menjadi lebih kuat dengan minimnya oknum prajurit yang melanggar hukum dan HAM.

Pembentukan satuan-satuan baru TNI sebagai penjabaran pertahanan pulau-pulau besar adalah investasi keamanan untuk memastikan mesin pembangunan berputar stabil hingga 2045. Reformasi organisasi TNI yang di antaranya pengembangan komando kewilayahan di tiga matra TNI, peningkatan level kepemimpinan pasukan khusus dan pasukan elit angkatan ke level bintang tiga ditujukan untuk memperkuat kesiapan joint operation dan mempercepat decision-action cycle di tiap poros.

Selanjutnya publik menginginkan kualitas pertahanan-keamanan wilayah yang semakin terasa, biaya yang wajar, dan akuntabilitas nyata, peningkatan kualitas SDM TNI dengan peta jalan berkelanjutan. Juga metrik kinerja yang terukur, quick wins yang kasatmata, serta kepatuhan seluruh prajurit TNI terhadap hukum dan HAM.

TNI bukan hanya memperkuat daya tangkal, tetapi memperkuat simpul persatuan Indonesia, menumbuhkan kepercayaan sosial dan penguatan kesejahteraan rakyat, yang menjadi modal utama agar program Presiden Prabowo berjalan berkesinambungan lintas periode. Indonesia mengirim pesan yang gamblang: pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan berjalan beriringan dijaga dari darat, laut, dan udara oleh kekuatan yang berdiri kokoh di tanahnya sendiri.
Dirgahayu Indonesia.. Merdeka !!!