80 Tahun Kemerdekaan, Menguatkan Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

Letjen TNI Mohamad Hasan
Komandan Kodiklat TNI AD

INDONESIA tengah memasuki fase baru pembangunan menyongsong 80 tahun kemerdekaan: infrastruktur besar tersebar, koridor industri tumbuh, dan pemerintahan baru yang lebih mandiri. Di saat yang sama, lanskap ancaman dari konflik maritim hingga disrupsi siber kian multidimensi.

Dalam konteks inilah, gagasan pertahanan pulau-pulau besar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi penopang strategis agar pembangunan nasional berjalan aman dan pasti. Esensinya sederhana tetapi kuat: setiap pulau besar berdiri sebagai poros pertahanan yang mandiri, siap merespons ancaman tanpa menunggu pengerahan dari pusat.

Konsep ini menemukan landasan kebijakan pada dua dokumen kunci. Pertama, Asta Cita delapan misi pemerintahan yang secara eksplisit menempatkan penguatan pertahanan sebagai prasyarat kemajuan dan pemerataan pembangunan. Ia bukan hanya slogan politik, melainkan agenda kerja yang menautkan keamanan dengan produktivitas, pemerataan, dan daya saing daerah.

Kedua, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mematok koridor pembangunan jangka panjang dan menuntut stabilitas keamanan lintas dekade. Dengan kata lain, pertahanan pulau besar adalah “jembatan” agar target di ulang tahun kemerdekaan ke-80 RI menuju “Indonesia Emas 2045” tak menjadi janji kosong.

Presiden Prabowo Subianto sangat sadar bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan butuh pertahanan kuat agar prosesnya tidak terganggu oleh ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Indonesia butuh daya tangkal kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan seluruh kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berlimpah.

Seperti pidato Prabowo Subianto saat upacara gelar pasukan dan pengukuhan satuan baru TNI di Batujajar pada 10 Agustus 2025, “Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita.”

Mengapa “Pulau Besar” sebagai Poros?

Secara geostrategis, lima atau enam pulau besar adalah simpul konsentrasi penduduk, pusat logistik, dan pintu masuk jalur niaga. Pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Bali memiliki peran krusial dalam pembangunan, terutama terkait konteks negara kepulauan seperti Indonesia.

Pulau-pulau tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Bahkan, pulau-pulau besar sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi utama dengan keberadaan pelabuhan, bandara, dan pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah. Di samping itu, pulau-pulau besar juga menjadi titik fokus investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus di pulau-pulau besar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing. Pulau-pulau besar juga memiliki potensi pengembangan berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga pariwisata.

Pusat-pusat industri dan perdagangan di pulau-pulau besar dapat pula menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor maritim dan perikanan di pulau-pulau besar juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Menempatkan kapabilitas tempur, komando, dan dukungan logistik yang memadai di setiap poros akan mengurangi response time, memutus ketergantungan pada mobilisasi jarak jauh, serta memperkuat deterensi baik terhadap ancaman konvensional (pelanggaran kedaulatan, krisis di ALKI/ZEE) maupun nonkonvensional (siber, konflik sosial, terorisme, bencana).

Kebijakan terbaru dengan penambahan enam Kodam baru dan menyebarkan grup-grup Kopassus ke lima pulau besar menegaskan arah ini. Kekuatan pasukan khusus yang hadir dekat sumber ancaman dimaksudkan agar tindak awal bisa dilaksanakan mandiri bersama komando kewilayahan dan satuan pendukung lainnya.

Demikian juga pengembangan satuan Marinir dan Kopasgat sebagai pasukan pemukul TNI AL dan TNI AU di seluruh pulau-pulau besar. Dua pasukan khusus ini memperkuat daya tangkal terhadap ancaman yang terjadi di ruang udara dan lautan. Penguatan pulau-pulau besar dengan menempatkan kekuatan pertahanan yang mampu mengantisipasi setiap ancaman merupakan bagian dari skenario Asta Cita untuk menjamin keberlangsungan program-program pembangunan yang saat ini gencar dilakukan.