Teruskan 11 Ribu Laporan ke PPATK, Gebuk Judol Ajak Masyarakat Perangi Judi Online
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 16:16 WIB
loading...
Sebanyak 11 ribu laporan pada periode pertama mengenai judi online dinyatakan valid dengan 4.500 di antaranya telah diblokir serta diteruskan ke PPATK dan Kementerian Komdigi untuk ditindaklanjuti. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 11 ribu laporan pada periode pertama dinyatakan valid dengan 4.500 di antaranya telah diblokir serta diteruskan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Komdigi untuk ditindaklanjuti. Gebrakan ini mendukung pemerintah dalam memberantas judi online (judol) di Indonesia dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Keberhasilan Gebuk Judol OVO periode/ronde pertama pada Februari-Maret 2025 ini menunjukkan kekuatan kolaborasi antara teknologi yang mampu mendeteksi akun terindikasi terlibat judol, transparansi proses pelaporan, dan partisipasi publik dalam melawan praktik ilegal seperti judol.
Dalam waktu satu bulan, inisiatif ini menggerakkan belasan ribu partisipasi warga dengan lebih dari 95% laporan dinyatakan valid menghasilkan total 11.000 laporan valid.
Baca juga: YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online
Dari jumlah tersebut, 4.500 akun yang terbukti dalam aktivitas judol telah diblokir dan diteruskan ke PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk penanganan lebih lanjut.
Keberhasilan Gebuk Judol OVO periode/ronde pertama pada Februari-Maret 2025 ini menunjukkan kekuatan kolaborasi antara teknologi yang mampu mendeteksi akun terindikasi terlibat judol, transparansi proses pelaporan, dan partisipasi publik dalam melawan praktik ilegal seperti judol.
Dalam waktu satu bulan, inisiatif ini menggerakkan belasan ribu partisipasi warga dengan lebih dari 95% laporan dinyatakan valid menghasilkan total 11.000 laporan valid.
Baca juga: YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online
Dari jumlah tersebut, 4.500 akun yang terbukti dalam aktivitas judol telah diblokir dan diteruskan ke PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk penanganan lebih lanjut.
Lihat Juga :
