Promosi Doktor FEB UI, Eko Surya Ungkap Strategi Orkestrasi BPKH dalam Keuangan Haji
Sabtu, 12 Juli 2025 - 09:33 WIB
loading...
Deputi Manajemen Risiko BPKH Eko Surya Lesmana resmi menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen Stratejik setelah menjalani sidang terbuka promosi Doktor di Gedung Pascasarjana FEB UI, Kamis, 10 Juli 2025. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali meluluskan doktor baru dari Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM). Deputi Manajemen Risiko BPKH Eko Surya Lesmana resmi menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen Stratejik setelah menjalani sidang terbuka promosi Doktor di Gedung Pascasarjana FEB UI, Kamis, 10 Juli 2025.
Sidang Promosi Doktor ini diketuai Prof Dr Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, dengan pembimbing Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D. (Promotor), Prof Dr Adi Zakaria Afiff (Ko-Promotor 1), Dr Setyo Hari Wijanto (Ko-Promotor 2), serta para tim penguji Prof Rofikoh Rokhim (Ketua Penguji), Prof Dr Rizal Edy Halim, Prof Sari Wahyuni, Riani Rachmawati, Ph.D, serta Rifki Ismal, Ph.D.
Baca juga: BPKH Beberkan Tantangan Mengelola Keuangan Haji
Dalam disertasinya berjudul “Efektivitas Orkestrasi Ekosistem Institusi Pemerintah: Dampak dari Corporate Citizenship hingga Kinerja Institusi Pemerintah Suatu Penelitian Ekosistem Keuangan Haji”, Eko meneliti peran strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai organisasi pengelola dana haji di Indonesia.
Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia (Lembaga Tabung Haji) dan Brunei Darussalam (TAIB) yang mengelola dana haji melalui entitas korporasi, BPKH sebagai institusi pemerintah nirlaba mengandalkan orkestrasi ekosistem yang mencakup bank syariah, manajer investasi, dan lembaga zakat.
Melalui pendekatan model orkestrasi jaringan Dhanaraj dan Parkhe (2006), Eko menemukan bahwa penerapan corporate citizenship secara signifikan meningkatkan penyebaran pengetahuan (knowledge mobility) dan inovasi kolektif (innovation value proposition).
Namun, aspek managing innovation appropriability tidak berpengaruh signifikan yang disebabkan tingginya persepsi risiko terhadap inovasi di sektor pemerintahan.
Penelitian ini menegaskan bahwa institusi pemerintah bisa menjalankan peran sentral dalam mengelola ekosistem sektor publik tanpa harus berbentuk korporasi asalkan mampu mendorong kesamaan tujuan, berbagi pengetahuan, serta menciptakan solusi inovatif bagi pemangku kepentingan.
“Melalui model orkestrasi dan penguatan nilai kebangsaan lewat corporate citizenship, BPKH dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan haji sekaligus memperkuat kualitas anggota ekosistemnya,” ungkap Eko.
Dengan ini, Dewan Pimpinan sidang terbuka promosi Doktor memutuskan, Eko Surya Lesmana lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan berhasil meraih gelar Doktor yang ke-345 Bidang Ilmu Manajemen Stratejik.
Sidang Promosi Doktor ini diketuai Prof Dr Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, dengan pembimbing Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D. (Promotor), Prof Dr Adi Zakaria Afiff (Ko-Promotor 1), Dr Setyo Hari Wijanto (Ko-Promotor 2), serta para tim penguji Prof Rofikoh Rokhim (Ketua Penguji), Prof Dr Rizal Edy Halim, Prof Sari Wahyuni, Riani Rachmawati, Ph.D, serta Rifki Ismal, Ph.D.
Baca juga: BPKH Beberkan Tantangan Mengelola Keuangan Haji
Dalam disertasinya berjudul “Efektivitas Orkestrasi Ekosistem Institusi Pemerintah: Dampak dari Corporate Citizenship hingga Kinerja Institusi Pemerintah Suatu Penelitian Ekosistem Keuangan Haji”, Eko meneliti peran strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai organisasi pengelola dana haji di Indonesia.
Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia (Lembaga Tabung Haji) dan Brunei Darussalam (TAIB) yang mengelola dana haji melalui entitas korporasi, BPKH sebagai institusi pemerintah nirlaba mengandalkan orkestrasi ekosistem yang mencakup bank syariah, manajer investasi, dan lembaga zakat.
Melalui pendekatan model orkestrasi jaringan Dhanaraj dan Parkhe (2006), Eko menemukan bahwa penerapan corporate citizenship secara signifikan meningkatkan penyebaran pengetahuan (knowledge mobility) dan inovasi kolektif (innovation value proposition).
Namun, aspek managing innovation appropriability tidak berpengaruh signifikan yang disebabkan tingginya persepsi risiko terhadap inovasi di sektor pemerintahan.
Penelitian ini menegaskan bahwa institusi pemerintah bisa menjalankan peran sentral dalam mengelola ekosistem sektor publik tanpa harus berbentuk korporasi asalkan mampu mendorong kesamaan tujuan, berbagi pengetahuan, serta menciptakan solusi inovatif bagi pemangku kepentingan.
“Melalui model orkestrasi dan penguatan nilai kebangsaan lewat corporate citizenship, BPKH dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan haji sekaligus memperkuat kualitas anggota ekosistemnya,” ungkap Eko.
Dengan ini, Dewan Pimpinan sidang terbuka promosi Doktor memutuskan, Eko Surya Lesmana lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan berhasil meraih gelar Doktor yang ke-345 Bidang Ilmu Manajemen Stratejik.
(jon)
Lihat Juga :
