BPKH Beberkan Tantangan Mengelola Keuangan Haji
Senin, 10 Juni 2024 - 21:37 WIB
loading...
Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep R Jayaprawira. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola dana haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu tantangan utama, yakni mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji baik yang berangkat maupun yang masih menunggu.
Subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu, sehingga perlu diperhitungkan dengan baik. Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi Covid-19.
“Hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini,” kata Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6/2024).
Baca juga: Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah, BPKH Akan Kelola Hotel di Arab Saudi Tahun Depan
Acep mengatakan, keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji. Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30.
Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70% dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.
Subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu, sehingga perlu diperhitungkan dengan baik. Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi Covid-19.
“Hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini,” kata Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6/2024).
Baca juga: Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah, BPKH Akan Kelola Hotel di Arab Saudi Tahun Depan
Acep mengatakan, keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji. Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30.
Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70% dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.
Lihat Juga :
