Marak Wartawan Bodrek Peras Pemda, Ketua Dewan Pers Ungkap Pengangguran Jadi Faktor
Senin, 07 Juli 2025 - 20:54 WIB
loading...
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkap adanya fenomena wartawan bodrek yang melakukan pemerasan terhadap pemerintah daerah (pemda). Foto/TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkap adanya fenomena wartawan bodrek yang melakukan pemerasan terhadap pemerintah daerah (pemda). Wartawan bodrek menjadi istilah bagi wartawan gadungan atau oknum yang menyalahgunakan profesi tersebut untuk kepentingan pribadi.
Dia menyebut kemunculan wartawan bodrek ini imbas dari tingginya angka pengangguran yang menjadi salah satu faktor pemicunya. Sehingga, banyak dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan statusnya sebagai seorang wartawan.
"Memang akibat dari pengangguran dan juga kebebasan akibat medsos ygan muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja, padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers," kata Komaruddin dalam rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Baca juga: Wartawan Abal-abal Bakal Dibersihkan dari Parlemen Senayan
Dia menuturkan bagi kepala daerah yang tidak tahu soal asal muasal wartawan bodrek dan kebetulan kinerja kepala daerah itu kurang bagus, tentu menjadi sasaran empuk dari wartawan bodrek. "Dengan dalih kebebasan pers, mereka bermodal kamera motret-motret proyek-proyek yang kurang bagus kemudian datang kepada pemda, dan pemda langsung otomatis keluar duitnya," ujarnya.
Dewan Pers, kata dia, telah membangun kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian untuk dapat mengantisipasi keberadaan wartawan bodrek ini. "Dan kami mengadakan literasi di beberapa daerah agar pemda itu langsung aja telepon atau ngecek ke Dewan Pers, tercatat nggak wartawan itu. Sebab semuanya tercatat, yang tidak tercatat jangan ditanggapi," pungkasnya.
Dia menyebut kemunculan wartawan bodrek ini imbas dari tingginya angka pengangguran yang menjadi salah satu faktor pemicunya. Sehingga, banyak dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan statusnya sebagai seorang wartawan.
"Memang akibat dari pengangguran dan juga kebebasan akibat medsos ygan muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja, padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers," kata Komaruddin dalam rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Baca juga: Wartawan Abal-abal Bakal Dibersihkan dari Parlemen Senayan
Dia menuturkan bagi kepala daerah yang tidak tahu soal asal muasal wartawan bodrek dan kebetulan kinerja kepala daerah itu kurang bagus, tentu menjadi sasaran empuk dari wartawan bodrek. "Dengan dalih kebebasan pers, mereka bermodal kamera motret-motret proyek-proyek yang kurang bagus kemudian datang kepada pemda, dan pemda langsung otomatis keluar duitnya," ujarnya.
Dewan Pers, kata dia, telah membangun kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian untuk dapat mengantisipasi keberadaan wartawan bodrek ini. "Dan kami mengadakan literasi di beberapa daerah agar pemda itu langsung aja telepon atau ngecek ke Dewan Pers, tercatat nggak wartawan itu. Sebab semuanya tercatat, yang tidak tercatat jangan ditanggapi," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
