Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah, KPK: Rawan Godaan Korupsi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan ketika kontestasi Pilkada. Hal itu bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Cahya, dalam diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK” di ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).

KPK diketahui mengirim lima pejabat sebagai Pj di sejumlah daerah. "Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada ataupun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," kata Cahya.

Baca juga: Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Harus Miliki Sikap Antikorupsi

Ditambahkan Cahya tingginya biaya seseorang menjadi kepala daerah tentunya sangat aneh, padahal jelas gajinya kecil. Fenomena ini tentunya patut dicurigai atas adanya motif lain di balik pencalonan. "Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan," lanjutnya.

Cahya menyampaikan persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.