Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah, KPK: Rawan Godaan Korupsi
Rabu, 04 Juni 2025 - 21:52 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: KPK Tak Merasa Bangga Tangkap Banyak Kepala Daerah, Kenapa?
"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.
Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10.000.
"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp10.000, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.
Sekedar informasi, pada 2024, KPK mendapat amanat dari pemerintah untuk menunjuk sejumlah pejabat di KPK sebagai Pj. Ada 5 pejabat KPK yang sempat menjadi kepala daerah, di antaranya:
"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.
Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10.000.
"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp10.000, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.
Sekedar informasi, pada 2024, KPK mendapat amanat dari pemerintah untuk menunjuk sejumlah pejabat di KPK sebagai Pj. Ada 5 pejabat KPK yang sempat menjadi kepala daerah, di antaranya:
Lihat Juga :
