Perkuat Tata Kelola Kebijakan, BSKDN Bahas Revisi Permendagri Pedoman Penelitian

Noudy menegaskan kebutuhan adanya kebijakan berbasis bukti semakin mendesak di tengah kompleksitas yang berkembang baik di pusat maupun daerah. Kebijakan tidak boleh disusun berdasarkan opini maupun asumsi yang tidak mendasar. “Ini harus kita perbaiki agar kebijakan yang dibuat lebih akurat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Noudy juga berharap, revisi Permendagri ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program unggulan terutama yang berorientasi pada inklusivitas dan kualitas pelayanan publik. “Strategi ini kebijakan harus disiapkan untuk pelayanan publik yang berkeadilan. Kolaborasi hari ini kita kuatkan demi daerah yang semakin berkemajuan,” tandasnya.

Dengan langkah strategis ini, BSKDN berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti demi kemajuan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal itu baik dari Kemendagri, pemerintah daerah, serta akademisi maupun praktisi kebijakan. Mereka yang hadir kemudian bersama-sama memberikan masukan konstruktif demi penyusunan regulasi yang relevan dan aplikatif.