Pendidikan Indonesia, ke Mana?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PENDIDIKAN merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah perubahan global yang pesat, sistem pendidikan nasional dituntut untuk adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Meski demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memperbaiki kualitas dan efektivitas sistem pendidikannya.

Saat ini, pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil PISA 2022, skor siswa Indonesia untuk literasi membaca (371), matematika (366), dan sains (383) masih berada di bawah rata-rata global meskipun peringkatnya naik beberapa posisi dibanding tahun 2018.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa kendati ada kemajuan peringkat, kualitas pembelajaran belum menunjukkan peningkatan signifikan yang mampu bersaing di level internasional. Di samping itu, salah satu ironi lain yang mencuat adalah meningkatnya kontribusi lulusan perguruan tinggi dalam angka pengangguran.

Data BPS tahun 2023 mencatat sekitar 11,8% dari total pengangguran berasal dari kalangan sarjana atau diploma, yang berarti hampir 1 juta lulusan perguruan tinggi tidak terserap dunia kerja. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara output pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, yang menuntut pembaruan kurikulum dan peningkatan keterampilan vokasional.

Begitu juga dalam sisi inovasi, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Meski peringkat daya saing Indonesia membaik ke posisi ke-27 dunia pada 2024, kontribusi inovasi domestik masih tergolong lemah.

Kolaborasi riset antara universitas dan sektor industri dinilai belum optimal, sehingga penciptaan nilai tambah dari sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi masih sangat terbatas. Tantangan produktivitas juga turut membayangi dunia pendidikan.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada 2024 hanya mencapai USD15.120 per pekerja, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Rendahnya Total Factor Productivity (TFP) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya didorong oleh efisiensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melainkan lebih banyak bergantung pada faktor input semata.

Pada sisi anggaran – sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 – pemerintah berupaya menjaga komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN setiap tahunnya.

Berdasarkan data Kemenkeu RI, anggaran pendidikan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp660,8 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan tekad pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional. Meski demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut.

Tujuannya agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian investasi besar ini dapat mendorong transformasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Tantangan Sistemik Pendidikan Indonesia
Salah satu aspek krusial dalam pembangunan pendidikan nasional adalah jaminan akses yang merata dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pasalnya, meski anggaran pendidikan terus meningkat, kualitas akses, pemerataan sumber daya, dan kesinambungan kebijakan masih menjadi persoalan utama.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), yang hingga tahun 2024 telah menjangkau sekitar 9,7 juta siswa dari target total 18,6 juta penerima, dengan anggaran sebesar Rp13,4 triliun. Sayangnya, capaian tersebut hingga kini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,06 juta jiwa per September 2024. Oleh sebab itu, peningkatan cakupan program dan ketepatan sasaran menjadi urgensi utama saat ini dalam mendorong pemerataan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di samping itu, kondisi infrastruktur pendidikan di daerah pelosok juga masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Data Kemendikbud (2024) menunjukkan bahwa hanya 14% ruang kelas di Indonesia yang tergolong layak, sementara sisanya dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

Bahkan, sekitar 30% sekolah dasar di wilayah terpencil masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Alhasil, ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang seharusnya mendapat perhatian khusus melalui intervensi anggaran dan program pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, ketimpangan kualitas dan distribusi tenaga pendidik juga masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan perlu memberikan perhatian khusus terhadap rekrutmen guru yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi pendidik, serta pemerataan sarana pengajaran guna menjamin kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah.

Di sisi lain, isu pendidikan karakter juga masih memerlukan perhatian serius. Pada era digital yang semakin masif, perilaku siswa – khususnya pada jenjang sekolah dasar hingga menengah – sering kali menunjukkan kecenderungan konsumtif, permisif, dan tidak terarah dalam penggunaan media sosial.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan kedisiplinan belum sepenuhnya tertanam melalui proses pendidikan formal. Ketidakefektifan integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum menghambat terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

Terlebih, dinamika kebijakan pendidikan yang cenderung berubah setiap kali terjadi pergantian Menteri Pendidikan menimbulkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan program dan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Perubahan kurikulum yang tidak terkoordinasi secara sistematis kerap menyulitkan guru dalam beradaptasi, sehingga mengganggu kesinambungan proses belajar-mengajar.

Sebab itu, diperlukan sebuah kerangka kebijakan pendidikan jangka panjang (grand design) yang disusun secara partisipatif dan lintas pemerintahan. Tujuannya menciptakan arah pembangunan pendidikan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada pemerataan mutu.

Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Holistik
Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi muda yang tangguh, jujur, disiplin, dan berintegritas. Nilai-nilai seperti kerja keras, kepatuhan terhadap aturan, dan akhlak mulia perlu ditanamkan sejak dini melalui pendekatan pendidikan yang sistematis dan konsisten.

Artinya, pendidikan tak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan emosional. Karakter yang kuat menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang berkeadaban.

Pengenalan teknologi sejak dini – termasuk kecerdasan buatan (AI) dan literasi digital – perlu diintegrasikan secara bertahap dalam proses pendidikan. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi tersebut juga harus diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter.

Lingkungan sekolah yang mendukung, termasuk keterlibatan orang tua dan masyarakat, juga berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai positif. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kolaborasi antara sekolah dan lingkungan sosial dalam menciptakan ruang belajar yang tak hanya berorientasi pada hasil akademik, namun juga perkembangan kepribadian peserta didik secara holistik.

Kurikulum nasional idealnya dirancang untuk tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, empati sosial, dan tanggung jawab moral. Pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup, nilai kemanusiaan, dan interaksi sosial yang sehat perlu dikembangkan secara aktif.

Penguatan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan lintas mata pelajaran, proyek berbasis komunitas, serta aktivitas kokurikuler yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, pendidik perlu dibekali dengan pelatihan yang memadai agar mampu merancang pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata.

Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga.