Tindak Tegas Penimbun Masker dan Sembako

Pascapengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dua orang positif korona, kondisi di Tanah Air menunjukkan sedikit gejolak. Sebagian kecil warga di DKI Jakarta melakukan pembelian besar-besaran bahan makanan meskipun kejadian tersebut hanya berlangsung sehari dan tak merembet ke skala nasional.

Justru komoditas masker yang saat ini menjadi rebutan masyarakat. Meskipun edukasi terkait menjaga kebersihan dengan cukup mencuci tangan gencar dilakukan pemerintah, namun hal itu tidak cukup meredam kekhawatiran masyarakat tentang potensi mewabahnya virus korona. Tak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga kepanikan masyarakat sudah menjalar ke berbagai daerah.

Alhasil, ketakutan masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Harga masker terus melambung dan sudah mencapai pada titik tak masuk akal. Tiga bulan lalu harga masker yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 per boks dengan isi 50 lembar.
Kini masker tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dijual sekitar Rp300.000 -350.000 per kotak. Bahkan di luar Ibu Kota bisa menembus Rp500.000 per boks. Sedangkan masker jenis N95 dijual Rp1,4 juta yang berisi 20 lembar atau Rp70.000 per lembar. Padahal, pada Januari 2020 masker yang biasa dipakai petugas medis di laboratorium itu dijual Rp20.000 per lembar.
Tak hanya masker, hand sanitizer dan antiseptik berbentuk gel juga menjadi sasaran masyarakat. Dua produk itu kini dijual Rp135.000 hingga Rp170.000 untuk ukuran 0,5 liter. Padahal, harga normal hanya Rp50.000. Situasi tak kondusif itu tidak hanya terjadi di toko-toko ritel, tetapi juga di e-commerce . Permintaan masker mengalami lonjakan dan diikuti kenaikan harga di luar batas kewajaran itu juga dimanfaatkan oleh pedagang yang berjualan di platform e-commerce . Tak hanya itu, kini masker yang tak memenuhi standar pun diperjualbelikan dengan harga yang sangat tidak wajar.

Jika dikaitkan dengan kegiatan bisnis, tentu hal itu wajar saja karena harga ditentukan oleh permintaan dan pasokan. Semakin besar permintaan sementara pasokan kecil, maka harga barang akan naik. Meskipun demikian, memanfaatkan situasi yang tidak kondusif untuk mengeruk keuntungan tentu tak bisa dibenarkan dari sisi etika bisnis.

Kondisi ini tentu perlu langkah tegas dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pertama perlu dilakukan penertiban bahkan langkah hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi yang terjadi. Tak hanya untuk penimbun masker, tetapi juga penimbun bahan pangan. Sebab, tidak menutup peluang situasi yang terjadi saat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja memanfaatkan keresahan masyarakat untuk mengambil keuntungan secara ekonomi.Arahan tegas Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menindak tegas penimbun masker patut diberikan apresiasi sebesar-besarnya, bahkan perlu didukung oleh masyarakat. Masyarakat juga perlu proaktif menyampaikan dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui tindakan-tindakan pihak tertentu yang menimbun masker maupun bahan pangan di luar batas kewajaran.
Langkah pemerintah daerah yang kini melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga masker juga patut diapresiasi dan diberikan dukungan penuh. Pemprov DKI Jakarta misalnya menyiapkan operasi pasar dengan menyediakan 1 juta unit masker bagi warga Ibu Kota.
Operasi pasar tersebut dilakukan di Pasar Pramuka dengan harga Rp2.500 per lembar dan Rp1.950 per lembar di jaringan JakGrosir. Warga Jakarta hanya diperbolehkan membeli satu boks per orang dengan menunjukkan KTP. Selain di dua tempat tersebut, warga Ibu Kota juga bisa membeli di kelurahan dan kecamatan.
Langkah cepat ini tentu perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya mengingat melambungnya harga masker juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling penting, pemerintah terus mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Masyarakat juga tak perlu khawatir atau bahkan mengalami ketakutan yang berlebihan mengingat banyak orang di negara-negara yang terlebih dahulu terserang wabah korona bisa pulih. Masyarakat juga harus memilah informasi yang beredar di media sosial mengingat kondisi saat ini berpeluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks yang tentunya akan merugikan sendi-sendi kehidupan bangsa.