Jokowi Targetkan Kemiskinan 0%, Politikus PKB: Sah-sah Saja

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa menurukan angka kemiskinan secara ekstrem hingga angka 0% pada 2024 mendatang. Data Bank Dunia, jumlah penduduk yang sangat miskin sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371%.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan, target berapa pun yang ditetapkan pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem itu dinilai sah-sah saja, tetap yang lebih penting bagaimana melakukan verifikasi data kemiskinan.

"Karena banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran itu karena memang datanya tidak valid. Sekali lagi tugas pemerintah yang terpenting adalah melakukan validasi data," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/3/2020). (Baca Juga: Jokowi Targetkan Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Angka 0 Tahun 2024)

Hal kedua yang harus menjadi perhatian, kata Maman, sinergitas antarlembaga, baik Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan beberapa kementerian lain, harus betul-betul berjalan.

"Target pemerintah di 2024 itu agak sulit tercapai bila dua hal itu tidak dilakukan dulu. Validasi data dan sinkronisasi antarlembaga itu dua kata kuncinya," urainya.

Maman mencontohkan persoalan yang terjadi di BPJS Kesehatan saat ini adalah bukti persoalan validasi data dan sinkronisasi antarlembaga menjadi persoalan serius. "Dua hal itu yang menjadi problem bagi pemerintahan Jokowi," kata politikus PKB ini.

Menurut Maman, sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Jokowi sebenarnya sudah baik, namun pada tataran implementasi masih banyak kendala yang terlihat di daerah seperti banyak program yang tidak tepat sasaran.

"Banyak evaluasi data yang misalnya di Sumedang, ada pengurangan jumlah bantuan. Terpenting ada orang yang terus-menerus menjadi penerima bantuan padahal dia sebenarnya sudah keluar dari zona itu," paparnya.

Maman mengatakan sikap mental tentang kemiskinan itu intinya sederhana. Jangan jadikan kemiskinan dan orang miskin sebagai sebuah komoditas sehingga pemerintah itu harus fokus pada verifikasi data dan sinergitas antarlembaga.