Jubir Penanganan Corona Diharap Redam Kesimpangsiuran Informasi
Rabu, 04 Maret 2020 - 09:48 WIB
Jubir Penanganan Corona Diharap Redam Kesimpangsiuran Informasi
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebagai juru bicara (Jubir) untuk penanganan virus corona ditanggapi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto.
(Baca juga: Tangani Wabah Corona, Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto sebagai Jubir)
Didik berharap, keputusan pemerintah itu akan mampu untuk menginformasikan maupun meredam kesimpangsiuran tentang corona di Indonesia. Pasalnya, sebelumnya sempat terjadi kesimpangsiuran berita corona di Indonesia.
"Informasi resmi dan tunggal yang terang dan jelas, serta komprehensif dari pemerintah terkait dengan penyebaran Covid-19 (Corona) sangat dibutuhkan untuk meredam kesimpangsiuran dan ketidakpercayaan masyarakat dan internasional terkait dengan penyebaran corona di Indonesia," kata Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Rabu (4/3/2020).
Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah, bahwa keberadaan juru bicara tidak akan banyak membantu, apabila pemerintah tidak segera menetapkan langkah-langkah strategis agar pandemik corona ini tidak menjadi epidemi di Indonesia. Walaupun, diakuinya, juru bicara memang dibutuhkan.
"Namun yang utama dan harus dilakukan pemerintah adalah membuat langkah-langkah cepat, strategis dan tepat untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan antisipasi dini tentang potensi penyebaran corona yang lebih luas di Indonesia. Jangan sampai terjadi epidemi di Indonesia," kata Ketua Umum Karang Taruna Indonesia ini.
Diketahui, dua warga Depok, Jawa Barat, positif terinfeksi virus corona. Ibu dan anak itu tertular oleh seorang warga Jepang yang berdomisili di Malaysia. Mereka bertemu di sebuah acara klub dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta pada 14 Februari lalu.
(Baca juga: Tangani Wabah Corona, Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto sebagai Jubir)
Didik berharap, keputusan pemerintah itu akan mampu untuk menginformasikan maupun meredam kesimpangsiuran tentang corona di Indonesia. Pasalnya, sebelumnya sempat terjadi kesimpangsiuran berita corona di Indonesia.
"Informasi resmi dan tunggal yang terang dan jelas, serta komprehensif dari pemerintah terkait dengan penyebaran Covid-19 (Corona) sangat dibutuhkan untuk meredam kesimpangsiuran dan ketidakpercayaan masyarakat dan internasional terkait dengan penyebaran corona di Indonesia," kata Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Rabu (4/3/2020).
Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah, bahwa keberadaan juru bicara tidak akan banyak membantu, apabila pemerintah tidak segera menetapkan langkah-langkah strategis agar pandemik corona ini tidak menjadi epidemi di Indonesia. Walaupun, diakuinya, juru bicara memang dibutuhkan.
"Namun yang utama dan harus dilakukan pemerintah adalah membuat langkah-langkah cepat, strategis dan tepat untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan antisipasi dini tentang potensi penyebaran corona yang lebih luas di Indonesia. Jangan sampai terjadi epidemi di Indonesia," kata Ketua Umum Karang Taruna Indonesia ini.
Diketahui, dua warga Depok, Jawa Barat, positif terinfeksi virus corona. Ibu dan anak itu tertular oleh seorang warga Jepang yang berdomisili di Malaysia. Mereka bertemu di sebuah acara klub dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta pada 14 Februari lalu.
(maf)
