Gebrakan Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, Jantung Ekonomi Kerakyatan

Pada kampanye Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo berkali-kali menggaungkan soal besarnya kebocoran anggaran negara yang nilainya berkisar Rp1.000 triliun. Di antaranya adalah kebocoran pada sisi APBN hingga 25%, berupa penggelembungan (mark-up) pada berbagai proyek. Selebihnya dalam bentuk hilangnya potensi penerimaan pajak dan subsidi energi yang terus membengkak.

Efisiensi Demi Anggaran Berkualitas dan Program Prioritas

Menindaklanjuti Inpres tetang target efisiensi, kementerian dan lembaga kemudian melakukan rekonstruksi anggaran atau perombakan target tersebut dan membahasnya untuk pendalaman bersama mitra DPR pada masing-masing komisi. Hasilnya, DPR menyetujui perubahan target efisiensi APBN 2025 menjadi Rp308 triliun.

Pada pidato HUT ke-17 Gerindra, Prabowo memunculkan target baru efisiensi yang bisa mencapai Rp750 triliun dan berjalan dalam tiga putaran. Putaran pertama sebanyak Rp300 triliun berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yaitu bagian anggaran yang tidak masuk dalam anggaran kementerian dan lembaga atau menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

Target efisiensi Rp308 triliun merupakan putaran kedua, di mana penyisiran anggaran dilakukan hingga satuan 9 atau item belanja paling rinci. Dari hasil penghematan putaran kedua tersebut, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan kepada 17 kementerian dan lembaga, sehingga sisanya menjadi Rp250 triliun.

Putaran ketiga nanti menyasar dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun, di mana Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN sebagai penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya Rp200 triliun digunakan untuk negara. Total dari ketiga putaran efisiensi, pemerintah bisa menghemat anggaran senilai Rp750 triliun sepanjang tahun 2025.

Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan sebagian untuk program prioritas makan bergizi gratis (MBG). Sisanya akan diinvestasikan melalui BPI Danantara yang baru saja dibentuk untuk mendanai proyek-proyek nasional khususnya industrialisasi dan hilirisasi yang berdampak tinggi kepada masyarakat.

Selain menambal program-program unggulan Prabowo, efisiensi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan prinsip belanja negara yang berkualitas (spending better). Efisiensi anggaran yang dimulai tahun ini akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dan diharapkan bisa membangun budaya baru dalam kerja-kerja birokrasi.

Sebagai catatan, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres No. 4 dan No. 8 tahun 2016 tentang langkah penghematan belanja kementerian dan lembaga melalui mekanisme blokir mandiri. Target pemangkasan saat itu awalnya hanya sebesar Rp50 triliun, kemudian naik sedikit menjadi Rp64,7 triliun dalam APBN Perubahan 2016.

Semasa pandemi Covid-19 dan demi pemulihan ekonomi nasional, Jokowi juga melakukan refocusing anggaran dengan mekanisme automatic adjustment, atau pemblokiran anggaran pada awal tahun. Ketika baru awal terpilih sebagai presiden, Jokowi memangkas subsidi BBM besar-besaran dan merealokasi anggarannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Demikian pula dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya, seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penghematan anggaran dengan prioritas yang berbeda-beda. Pada tingkat lokal, gebrakan kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta dalam menyisir banyaknya kejanggalan anggaran era Gubernur Anies Baswedan menjadi fenomenal.

Respons Publik dan Salah Kaprah soal Efisiensi

Sebagai upaya terobosan, kebijakan efisiensi anggaran mengundang beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Pasca-terbitnya Inpres, sejumlah kementerian dan lembaga serta instansi Pemda mulai mengencangkan ikat pinggang. Kantor-kantor mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan, serta mendorong pegawai bekerja dari luar kantor (work from anywhere).

Kekhawatiran muncul terhadap dampak efisiensi anggaran, dari kabar dirumahkannya kontributor TVRI dan RRI maupun pegawai honorer di daerah, terancamnya mitigasi bencana karena berkurangnya pemeliharaan alat-alat untuk early warning system, hingga tertekannya usaha perhotelan yang banyak mengandalkan pangsa pasar pemerintah.